NPWP Diganti NIK akan Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo optimis penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP akan meningkatkan basis data perpajakan. Sebab, hingga kini jumlah pemilik NPWP masih di kisaran 45 juta orang, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berada di atas 270 juta orang.

"Kami tidak menafikan bahwa NPWP sifatnya masih keluarga, sehingga jumlahnya sedikit," kata Suryo dalam Tax Gathering tema "Gotong Royong, Adil, dan Setara" oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Senin (6/6).

Dia menjelaskan, dengan NIK akan memudahkan dalam penghitungan pajak, di mana setiap penduduk Indonesia yang memiliki NIK akan dengan mudah data penghasilannya tercatat. Artinya, ketika pendapatan pemilik NIK tersebut telah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak, maka pemilik NIK baru diwajibkan membayar pajak.

"Bedanya nanti waktu yang bersangkutan memiliki kewajiban perpajakan, NIK akan teraktivasi kalo punya kewajiban perpajakan. Karena NIK dipunya sejak lahir sampai meninggal. Namanya anak lahir tidak punya penghasilan, diaktivasi tidak? Ya enggak," jelasnya.

"Memang semua orang harus membayar pajak saat sudah memenuhi ketentuan untuk membayar pajak. Kecuali dalam transaksi, dia membeli sesuatu ya dia kena, membayar pajak pertambahan nilai (PPN)," jelas Suryo.

Demikian, setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai mekanisme implementasi NIK menjadi NPWP telah keluar. Maka NIK semua orang secara otomasis akan menjadi NPWP, termasuk bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP sebelumnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel