NPWP Masih Berlaku Hingga 31 Desember 2023

Merdeka.com - Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih berlaku digunakan hingga 31 Desember 2023. Sehingga mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan akan menggunakan format baru yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ditjen Pajak pun mengimbau wajib pajak untuk membantu memperbarui NPWP dengan menggunakan NIK. Dalam pembaharuan data, wajib pajak diminta untuk memperbaharui profil nama, alamat dan jenis kegiatan usaha ini yang sedang berlangsung.

"Saya imbau masyarakat wajib pajak dengan menggunakan NIK sebagai NPWP ini profil, alamat, nama dan jenis kegiatan usaha," kata Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Selasa (2/8).

Suryo mengatakan implementasi NIK sebagai NPWP telah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Tercatat baru 19 juta wajib pajak yang sudah bisa menggunakan NIK untuk masuk ke sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara sisanya masih dalam proses pemadanan.

Ganti Secara Mandiri

mandiri
mandiri.jpg

Proses integrasi ini juga bisa dilakukan oleh masing-masing wajib pajak secara online. Tak lupa, wajib pajak diminta untuk memperbaharui datanya.

"Jadi satu sisi kita gunakan akses ke sistem info DJP, tapi sisi lain ini pembaharuan pemutakhiran data yang ada. Khususnya alamat email, nomor telepon," kata dia.

Suryo mengatakan, bagi wajib pajak yang belum bisa menggunakan NIK untuk masuk ke sistem DJP, masih bisa menggunakan NPWP yang lama. Kemudian melakukan updating.

"WP masuk ke laman kami dengan gunakan NPWP sebagai key aksesnya, lakukan updating ke NIK dan masukan informasi lainnya dan simpan. Kalau sudah log out dan silakan masuk lagi dengan NIK sebagai key aksesnya," kata Suryo. [bim]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel