NTB Perbaharui Empat Perda Organisasi Perangkat Daerah

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta DPRD sedang memperbaharui empat peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, untuk disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Moh Faozal, di Mataram, Selasa, mengatakan, perubahan empat peraturan daerah (perda) itu sedang dibahas dengan DPRD, dan diupayakan rampung Oktober 2011.

"Pembahasannya telah dimulai sejak 14 September lalu, setelah Pak Gubernur menjelaskan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan empat perda itu dalamSidang Paripurna I Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011," ujarnya.

Keempat perda yang diperbaharui itu yakni Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB.

Kemudian Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB, Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, dan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Faozal mengatakan dasar pertimbangan perubahan Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Sekretariat DPRD NTB yakni, adanya pengalihan fungsi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Biro Hukum Setda NTB ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tanggal 18 Maret 2011.

Juga adanya penghapusan fungsi perijinan pada Biro Administrasi Perekonomian Setda NTB dengan dibentuknya pelayanan perijinan satu pintu yang diintegrasikan pada Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi NTB.

Selain itu, pada Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB ditambah fungsi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dimana diwajibkan membentuk unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perubahan perda itu juga didasarkan pada penambahan fungsi Biro Umum Setda NTB menjadi fungsi layanan pengadaan sistem elektronik. Fungsi ini dipisah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," ujarnya.

"Selain itu untuk mempertimbangkan aspek efektivitas dan aspek efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan prinsip-prinsip pembagian habis tugas yakni perumusan tugas pokok dan fungsi yakni koordinasi dan integrasi, serta kontinuitas, kesisteman dan lainnya," ujar Faozal.


Sementara itu, dasar pertimbangan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB, yakni penyesuaian karakteristik kelembagaan organisasi perangkat daerah, kelembagaan organisasi dinas-dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.

"Sehingga, diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, dan sebagai proses interaksi antara pemerintah daerah dengan institusi daerah lainnya, serta dengan masyarakat hingga optimal," katanya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.