NU Desak Pemerintah Luruskan Fakta Pemberontakan PKI

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Mochamad Faizal Rizki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Pemerintah untuk meluruskan fakta sejarah terkait pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejarah yang saat ini diketahui masyarakat dinilai telah diputarbalikkan, dengan menempatkan NU pada posisi pelaku kejahatan.

Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali, mengatakan, sejarah yang menempatkan NU sebagai pelaku kejahatan melalui pembantaian anggota dan simpatisan PKI pada rentang 1965-1966 adalah fitnah yang sangat kejam.

"Jika ada yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu benar. Dan NU dalam kaitan fakta sejarah sekarang merasakannya," tegas As'ad dalam sambutannya di acara pembacaan kalimah tahlil dan doa bersama untuk kyai dan santri korban kekejaman PKI di gedung PBNU, Senin (1/10/2012) malam.

Dijelaskan oleh As'ad, sebelum terjadi tragedi 1965, pada tahun 1926 dan 1948 terlebih dahulu ribuan kyai dan santri tewas dibantai oleh PKI. Kebenaran fakta ini yang disebutnya tidak pernah terungkap dan diketahui oleh masyarakat.

"Kemarin dan hari ini, salah satunya di Madiun, ribuan orang menggelar acara serupa dengan di sini. Mereka mendoakan leluhurnya yang tewas dibunuh PKI," ungkap As'ad gamblang.

Lebih jauh mengenai upaya rekonsiliasi, As'ad mendesak pemerintah untuk mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya. As'ad juga mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, namun tetap tidak begitu saja meninggalkan kejadian di masa lampau.

"Dari acara-acara seperti ini, pemerintah harus merespon ini dengan benar, agar fakta sejarah yang sebenarnya bisa diketahui masyarakat. Kami siap membantu pemerintah untuk hal ini," tandasnya.

Terkait dorongan agar NU meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan PKI yang menjadi korban pembantaian tahun 1965, Ketua Lembaga Penyuluhan dan
Bantuan Hukum (LPBH) PBH Andi Najmi Fuaidi, memiliki pendapat berbeda.

NU ditegaskannya siap meminta maaf, namun PKI didesak untuk terlebih dahulu melakukannya.

"Jadi saling memaafkan, bukan kami yang didesak meminta maaf. Kami ini juga korban. Dan yang harus diingat, apa yang dilakukan bagian dari NU di tahun 1965 adalah upaya pembelaan diri, bukan didorong semangat balas dendam," tuntas Andi.

KLIK JUGA:

  • Jemaah Harus Hati-hati Terima Barang Titipan
  • Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Tak Lebih dari Premi Askes
  • 15.000 Personel Gabungan Amankan Mogok Buruh
  • DPR: BPJS Jangan Buat Pekerja Jadi Terbebani Biaya
  • Amandemen UUD 1945 Era Reformasi Keinginan Asing
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.