Nunggak Sejak 2016, Pemerintah Belum Lunasi Utang Rp 1,8 Triliun ke Hutama Karya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan, pemerintah belum membayar dana talangan terhadap perusahaan sebesar Rp 1,88 triliun. Dana tersebut menumpuk sejak 2016 silam yang digunakan perusahaan untuk pembebasan lahan.

"Hutama Karya sampai saat ini masih ada sisa belum terbayar Rp 1,88 triliun. Ini adalah dana talangan sejak 2016, 2017, 2018, 2019 2020. Jadi sudah ulang tahun kelima," ujar Budi dalam rapat terbuka bersama DPR, Jakarta, Rabu (1/7).

Budi menjelaskan, dana talangan yang dikeluarkan untuk pembebasan lahan ini sejak 2016 senilai Rp 8,01 triliun. Kemudian yang sudah dibayar sebanyak Rp 6,13 triliun.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, dari Rp 8,01 triliun yang dikeluarkan itu, Hutama Karya juga menanggung cost of fund sebesar Rp 959 miliar. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 466 miliar sudah diganti pemerintah.

"Kami juga menanggung selisih cost of fund karena kami harus mengeluarkan cost of fund dari dana yang kami gunakan sebesar Rp 959 miliar sampai saat ini kami hanya dapat penggantian pemerintah Rp 466 miliar, sehingga masih tekor sebesar Rp 493 miliar," paparnya.

Budi berharap pemerintah segera melakukan penggantian dana talangan tersebut mengingat saat ini kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sulit. "Kami berharap bisa mendapatkan dana talangan yang sudah lama kami tunggu, sehingga operasional kami tidak terganggu," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Anggota DPR Sindir Sri Mulyani: Katanya Menteri Terbaik, Tapi Hobi Utang ke BUMN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Rapat dijalankan untuk membahas rincian utang pemerintah kepada BUMN yang menumpuk dari beberapa tahun ke belakang.

Adapun, PT KAI menyampaikan kekurangan bayar pemerintah sebesar Rp 257 miliar, sementara Jasa Marga menyampaikan nilai Rp 5,02 triliun.

Di sela sesi diskusi, salah satu anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dianggap lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada BUMN.

Menurut Andre, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit BPK di tahun yang sama, harusnya Menkeu segera membayarkannya ke BUMN karena BUMN membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.

"Jangan diulur-ulur. Katanya Menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri tapi juga ke BUMN kita," ujar Andre kepada peserta rapat.

Andre bilang, 'berutang' sudah jadi penyakit pemerintah, khususnya Menkeu. Menurutnya, BUMN selalu dibebankan dengan tugas negara, tapi pemerintah justru menumpuk utang dari tahun ke tahun. 

Harapan

Suasana ruang rapat paripurna jelang pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan IV 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2020). Rapat beragendakan penyampaian fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2021. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ke depannya, Andre berharap pemerintah memperhatikan betul 'kebiasaan' berutang kepada BUMN-BUMN. Dia juga meminta agar kesimpulan rapat kali ini jadi teguran yang tegas untuk Menkeu agar tidak hobi berutang.

"Ini supaya jadi kesimpulan rapat ke depan, sekali lagi kita harus tegas kepada Menteri Keuangan, katanya terbaik, jangan hobi berutang kepada BUMN-BUMN kita," katanya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: