Nurdin Abdullah Tersangka, Firli Ingatkan Kepala-kepala Daerah

Ezra Sihite, Syaefullah
·Bacaan 1 menit

VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, lembaga KPK tak akan kehabisan energi untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas.

Peringatan itu disampaikan pascapenangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang sudah tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Dugaan penerimaan suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya yaitu ER (Edy Rahmat) Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima. Sedangkan tersangka yang ketiga yaitu pihak pemberi dalam kasus tersebut yaitu AS (Agung Sucipto,) selaku kontraktor dalam proyek tersebut.

"Perlu dipahami bahwa korupsi tak semata soal kerugian keuangan negara tapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi," kata Firli Bahuri dalam konferensi pres di kantor KPK. Kuningan Jakarta Selatan, Minggu, 28 Februari 2021.

Ia menjelaskan, bahwa penerimaan uang oleh Gubernur Nurdin bukan hanya bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik, tetapi juga melanggar aturan yang berlaku.

"Kami sangat menyayangkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi yang telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bukan hanya oleh rakyat. Tetapi beberapa lembaga masyarakat juga telah menyematkan penghargaan yang seharusnya dijadikan amanah oleh yang bersangkutan," katanya.

Firli mengatakan dia akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik.

"Jabatan adalah amanat rakyat, jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu," katanya.