OJK: Koperasi Perlu Diawasi Lembaga Khusus

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Merdeka.com
    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    MERDEKA.COM. PT. Wijaya Karya (Wika) Tbk tengah bersiap mengerjakan proyek pembangunan hotel berbintang di kawasan Masjidil Haram, Arab Saudi.Wika menjadi sub kontraktor dari kontraktor besar Timur Tengah, Bin Ladin Group yang merupakan keluarga pendiri Al-Qaidah. …

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menilai perlu ada sebuah lembaga khusus yang bisa fokus menangani pengawasan pengelolaan koperasi di Indonesia.

"Bukan maksudnya mau mengambil alih tugas pengawasan dari Kemenkop, tapi kami inginnya ada lembaga yang kompeten dan fokus menangani koperasi," kata Firdaus di sela acara Seminar Nasional "Alternatif Investasi Dalam Meningkatkan Kinerja Dana Pensiun" di Jakarta, Selasa.

Namun Firdaus tidak menyebutkan lembaga mana yang dimaksud untuk menangani koperasi karena OJK belum mengadakan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UMKM).

Dasar pemikiran pengawasan koperasi itu adalah untuk mencegah adanya kasus penipuan


"Sejauh ini kita baru saran, kita harus menunggu juga pembahasan Rancangan Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro di DPR," kata Firdaus.

Firdaus menilai pengawasan terhadap koperasi selama ini kurang atau tidak dilakukan oleh anggota dalam rapat tahunan, sehingga pengelolaannya sarat dengan praktik yang melanggar prinsip koperasi itu sendiri.

Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada Koperasi Langit Biru (KLB) yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan pengelolaan lembaga keuangan, meskipun banyak koperasi yang terbukti berhasil menyejahterakan anggotanya.

"Tapi masyarakat yang menjadi anggota juga minta lebih bijak dalam memilih, jangan mudah tergiur dengan imbal hasil yang tinggi atau tidak masuk akal," kata Firdaus.

Dengan adanya lembaga khusus tersebut nantinya Firdaus berharap perlindungan terhadap konsumen dapat ditingkatkan, selain juga memberikan edukasi agar masyarakat bisa memilih produk investasi yang lebih pruden.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarief Hasan, sempat mengatakan fakta mengejutkan yaitu tidak semua koperasi yang mendapat izin pemerintah beroperasi secara sehat.

"Tercatat masih ada 20 persen dari sekitar 139 ribu koperasi yang yang mengantongi izin berada dalam kondisi mati suri atau tidak melakukan kegiatannya" kata Syarief.

Berbagai alasan yang menyebabkan tidak aktifnya penggiat koperasi tersebut misalnya koperasi bersangkutan ditinggalkan anggota, atau bahkan manajemen koperasi `hilang`.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler