OJK: Pendaftaran Jaminan Fidusia Tidak Wajib

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    Merdeka.com
    Akhir 2014 Wika mulai garap proyek keluarga pendiri Al-Qaidah

    MERDEKA.COM. PT. Wijaya Karya (Wika) Tbk tengah bersiap mengerjakan proyek pembangunan hotel berbintang di kawasan Masjidil Haram, Arab Saudi.Wika menjadi sub kontraktor dari kontraktor besar Timur Tengah, Bin Ladin Group yang merupakan keluarga pendiri Al-Qaidah. …

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pendaftaran jaminan fidusia tidak wajib dilakukan selama perusahaan pembiayaan tidak melakukan pembebanan jaminan pada nasabah.

"Pendaftaran jaminan fidusia bukanlah hal wajib bagi perusahaan multifinance yang menyalurkan pembiayaan untuk kendaraan bermotor," kata Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani dalam acara Sosialisasi Pendaftaran Fidusia Online, di Jakarta, Senin.

Menurutnya wajib pendaftaran fidusia hanya berlaku bagi multifinance yang memberlakukan pembebanan jaminan fidusia kepada nasabah.

Firdaus menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah kantor cabang perusahaan pembiayaan yang melakukan pembebanan fidusia namun tidak melakukan pendaftaran fidusia.

Firdaus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik tersebut sekaligus menyetarakan pemahaman bahwa perusahaan pembiayaan yang tidak membebankan jaminan fidusia bagi nasabah, tidak wajib mendaftarkan fidusia di kantor pendaftaran fidusia (KPF).

"OJK beserta pihak kepolisian maupun steakholder sudah melakukan kordinasi. Dengan begitu diharapkan masalah ini semakin tertib dan akan selalu berdasarkan ketentuan yang berlaku," kata Firdaus.

OJK, kata dia, telah melakukan penataan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia untuk memperjelas ketentuan fidusia.

Sebelumnya Menteri Keuangan menetapkan peraturan terkait pembiayaan kendaraan bermotor yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berlaku Oktober 2012.

Salinan PMK Nomor 130/PMK.010/2012 itu mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Pertimbangan penerbitan peraturan itu antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan ("channeling") atau pembiayaan bersama ("joint financing").

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...

Artikel Bisnis Terpopuler

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat