OJK Peringatkan Potensi Kebocoran Data di Industri Asuransi

Merdeka.com - Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti bahaya kebocoran data di industri keuangan non bank (IKNB) termasuk industri asuransi, menyusul fenomena banyak data pribadi yang bocor beberapa waktu belakangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengungkap adanya potensi serangan siber ke industri asuransi. Ini seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

"Di perusahaan besar pun berpotensi juga terjadi seperti itu. Kita untuk asuransi dan sebagainya kita antisipasi, untuk IKNB untuk tidak terjadi di industri IKNB," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung OJK, Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (13/9).

Menurutnya, perihal perlindungan data menjadi pasal yany serius. Apalagi dengan database lembaga negara yang belakangan kedapatan dibobol oleh peretas. Dengan demikian, dia mengingatkan pada industri yang berada dibawah pengawasan OJK untuk ikut berhati-hati.

"Memang masalah security itu menjadi perhatian. Tentunya kami juga akan menyampaikan kepada para industri jasa keuangan non bank yang kami awasi," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mengakui sistem keamanan teknologi dan informasi di Indonesia masih terbilang belum cukup kuat. Menurut Kepala BSNN Hinsa Siburian, hal tersebut sejalan dengan masyarakat Indonesia yang baru mulai memanfaatkan teknologi secara masif pada saat pandemi Covid-19.

"Kita tidak boleh langsung beranggapan kami ini kuat, karena kita tahu banyak kerentanan. Pemerintah tentu juga menyadari. kita semua pun seluruh bangsa indonesia itu menyadari, kita baru masuk, kira-kira setelah covid ini semakin masif ya, itu era digital. Itu merubah paradigma sebenarnya," kata dia di Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Selasa (13/9).

Kendati begitu Hinsa menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan percepatan dalam keamanan siber. Meskipun dalam setiap perkembangan teknologi selalu ada hal yang baru sehingga menjadi celah bagi seseorang melakukan tindak pidana teknologi.

"BSSN mengejar terutama soal keamanan ya. Jadi memang kita berharap, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu paralel, dan sejajar dengan ancaman yang akan timbul," jelas Hinca.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com [azz]