OJK Siapkan Instrumen Perdagangan Karbon di BEI

Merdeka.com - Merdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan kebijakan terkait pasar karbon. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

"Telah keluar Permen LHK No 21/2022 pada tanggal 22 Oktober, jadi ini masih baru," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi dalam Konferensi Pers RDK Bulanan Oktober 2022 secara virtual, Jakarta, Kamis (3/11).

Inarno mengatakan, dalam Permen tersebut di pasal 27 disebutkan penyelenggara pasar karbon yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab dalam hal ini BEI merupakan penyelenggara pasar yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas sektor jasa keuangan atau OJK).

Untuk itu, saat ini pihaknya langsung mempersiapkan berbagai infrastruktur terkait untuk implementasi perdagangan karbon.

"OJK telah menyiapkan infrastrukturnya terkait kelembagaan dan operasional bursa karbon," kata dia.

Instumen Karbon

Di dalamnya nanti akan ditetapkan instrumen karbon sebagai efek yang dapat diperdagangkan di bursa karbon.

"Kajian ini masih kita lakukan terkait spesifikasi bisnis oleh OJK dan SRO. Termasuk benchmarking dengan Eropa, dan juga IDX yang di Korea Selatan," kata dia.

Sementara itu, terkait pengawasan pasar karbon akan dilakukan OJK. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KLHK dalam hal pengawasannya.

"Pengawasan bursa karbon di pasar modal dilakukan OJK dan ini dikoordinasikan dengan KLHK," pungkasnya. [idr]