Operasi Penyelamatan Hutan Indonesia

Oleh: Fachrurozi

Indonesia punya banyak rencana untuk melindungi hutan dari korupsi dan kerusakan hutan. Salah satunya, pada September ini, sebuah program perlindungan hutan dengan nama mentereng “Heart of Borneo”, bakal digelar. Isinya adalah operasi penyelamatan hutan Kalimantan. Dengan bantuan dana miliaran dari Bank Pembangunan Asia, Kementerian Kehutanan akan memimpin gerakan ini.

Sebagai pemanasan mungkin, Kementerian Kehutanan juga terlibat dalam agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Tekadnya, mengawasi pelaksanaan perbaikan tata kelola hutan. Ada 12 kementerian yang terlibat di sini, bahkan peresmiannya disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Indonesia sempat masuk daftar 10 negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Namun Indonesia juga masuk di peringkat kedua dari 10 negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi di dunia versi Organisasi Pangan Dunia (FAO). Kementerian Kehutanan mencatat, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 300 ribu hektare per tahun.

Hutan di Sumatera berkurang dari 25,3 juta hektar pada 1985 menjadi tinggal 12,5 juta hektar di tahun 2009. Sementara itu dalam forum UNFCCC 15 di Copenhagen pada 2009, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen. Hal ini hanya mungkin tercapai jika pemerintah hati-hati dalam membatasi investasi di bidang kehutanan.

Melihat besarnya sumber daya alam dalam hutan Indonesia, pada 2012, KPK merilis kerugian negara dalam tindak korupsi dan pencucian uang yang terjadi di sektor kehutanan. Hasilnya, ada kerugian negara sebesar $100 miliar atau Rp968 triliun. Sementara itu, Agustus 2011, Kementerian Kehutanan mencatat kerugian negara dari sektor ini sekitar $3-4,5 miliar per tahun atau Rp29-Rp43,6 triliun.
 
Besarnya korupsi di sektor kehutanan memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah. Inilah yang menjadi alasan KPK untuk mengusut para pejabat yang terjerat kasus korupsi atau penyalahgunaan izin usaha di hutan.

Salah satu kasus yang sedang ditangani KPK adalah alih fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada minggu kedua Februari lalu, KPK baru saja menetapkan Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal dan tujuh anggota DPRD Riau jadi tersangka.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dugaan korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman bagi 12 perusahaan di Pelalawan. Kasus Pelalawan itu sudah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar.

Dalam kasus ini, diduga negara dirugikan Rp500 miliar sampai Rp3 triliun. Rusli dikenai Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya.
 
Penetapan Rusli sebagai tersangka hanya sepenggal kisah penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah untuk membalak hutan.
 
Kasus lain misalnya, tertangkapnya mantan Bupati Buol Amran Batalipu yang melibatkan pengusaha di lingkaran istana, Hartati Murdaya Poo pada Juni 2011. Atas jasanya memuluskan izin usaha perkebunan milik PT HIP/PT CCM di Buol, Amran dihadiahi uang senilai Rp 3 miliar. Hartati pun saat ini berada di tahanan.
 
Satgas Mafia Hukum pun kewalahan dengan membludaknya data pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang dan perambahan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan serta pertambangan pada 2011 silam. Misalnya, terbitnya izin konversi dan sertifikat tanah di areal hutan Register 40 yang terletak di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara yang diduga menabrak aturan. Kasus ini kemudian ditangani Kepolisian RI dan KPK.

Penguasa dan pengusaha berkomplot untuk mengeksplorasi hutan sedemikian rupa. Biasanya pengusaha mengincar  beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta Papua, dengan dalih membuka lahan baru untuk perkebunan sawit atau pertambangan.
 
Titik masuk tindak korupsi terbuka adalah inkonsistensi atau perbedaan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah, kongkalingkong antar badan eksekutif dan legislatif, serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik.
 
Selain rusaknya ekosistem, kerusakan hutan karena korupsi memiliki dampak sosial berkurangnya akses masyarakat terhadap hutan, termasuk konflik antara pemegang izin konsesi dengan masyarakat lokal.
 
Keberadaan hutan begitu penting bagi masyarakat lokal. Buat mereka, hutan bukanlah lahan yang ditumbuhi pohon belaka, melainkan di sana terdapat situs-situs kebudayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Selain itu, hutan juga merupakan sumber penghidupan, makanan, obat-obatan, bahan bangunan, bahkan serat pakaian. Banyak masyarakat yang menanam di areal hutan tanpa merusak. Dari berkebun nanas di Jayapura hingga kebun lada di Bangka Belitung.

Kini, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Yudhoyono seperti ingin mengukuhkan tekadnya mengamankan pelestarian hutan. Mudah-mudahan bukan karena sekadar ada dorongan bantuan dana dari asing.


Pohon ulin terbesar di dunia, pulau surga burung di dekat Jakarta, sampai pasukan patroli gajah. Lihat semuanya di galeri kekayaan hutan Indonesia berikut ini.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.