OPINI: Amerika Serikat, Republik Panutan yang Siap Menjadi 'Banana Republic'

·Bacaan 9 menit

Oleh: Didin Nasirudin, Managing Director Bening Communication dan Pemerhati Politik Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta - Era Trump dan Godaan Otoritarianisme

"Tidak ada negara republik yang abadi. Sebuah negara republik hanya akan tetap hidup selama warga negaranya menghendaki," kata Edward J. Watts, dalam bukunya "Mortal Republic: How Rome Fell into Tyranny". Buku ini menceritakan tentang Romawi, negara adidaya yang bertahan sebagai republik selama hampir lima abad, tapi berubah menjadi negara otoriter di abad pertama Sebelum Masehi.

Di dunia, banyak negara republik yang berubah menjadi negara diktator. Rusia, Polandia, Hungaria, Mesir, dan Turki adalah beberapa contoh faktual negara republik yang menjadi negara otoriter. Ironisnya, transformasi ke arah otoritarianisme ini didalangi pemimpin yang terpilih secara demokratis dan didukung oleh rakyatnya.

Vladimir Putin, misalnya, terpilih menjadi presiden Rusia untuk pertama kali secara demokratis dengan memenangkan 53% suara pada pilpres 26 Maret 2000. Tapi dia kemudian dia sukses menyiasati aturan pembatasan masa jabatan sehingga bisa berkuasa selama hampir 22 tahun sebagai presiden dan perdana menteri.

Dalam referendum yang digelar pada 25 Juni – 1Juli 2020, 78,56% pemilih Rusia mengukuhkan kediktatoran Putin dengan menyetujui amandemen konstitusi yang mengizinkan Putin berkuasa hingga tahun 2036. Tidak tertutup kemungkinan Putin akan menjadi presiden seumur hidup.

Saat masih menjabat sebagai presiden AS, Donald Trump terkenal dekat dengan Putin dan presiden-presiden otoriter lain seperti Kim Jong Un, Abdel Fatah Al Sisi dan Recep Tayyip Erdogan. Bahkan tidak jarang dia memuji-muji mereka.

"The man has very strong control over a country. … He's been a leader. Far more than our president has been a leader," komentar Trump mengenai Putin dalam wawancara dengan NBC News pada 2016, beberapa bulan sebelum menjadi presiden.

Trump pun dalam beberapa kesempatan secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk berkuasa lebih dari dua periode, melebihi aturan Konstitusi AS.

"…We’re going to win four more years in the White House. And then after that we’ll negotiate, right? …We’re probably entitled to another four after that,” kata Trump dalam ajang kampanye di Minden, Nevada pada 13 September 2020.

Michael Cohen, mantan pengacara sekaligus orang kepercayaan Trump, mengatakan kepada Forbes bahwa Trump tidak main-main dengan penyataannya soal berkuasa tiga periode. Menurut Cohen, Trump meyakini ia harus menjadi penguasa atau diktator dan ingin mengubah konstitusi AS agar bisa berkuasa selama tiga periode atau bahkan empat periode!

Tapi Trump kalah dalam pilpres 2020. Bahkan semua upaya untuk menggagalkan kemenangan Biden, termasuk 60+ gugatan hukum dan permohonan ke Wapres Mike Pence untuk menolak pengesahan electoral college di Rapat Pleno Kongres AS, tidak berhasil.

Trump Menginspirasi Voter Suppression

Presiden Donald Trump berbicara tentang hasil pemilihan presiden AS 2020 di Gedung Putih, Kamis (5/11/2020). Hingga saat ini proses penghitungan suara pemilihan presiden Amerika masih berlangsung, namun perolehan suara Donald Trump maupun Joe Biden masih bersaing ketat. (AP Photo/Evan Vucci)
Presiden Donald Trump berbicara tentang hasil pemilihan presiden AS 2020 di Gedung Putih, Kamis (5/11/2020). Hingga saat ini proses penghitungan suara pemilihan presiden Amerika masih berlangsung, namun perolehan suara Donald Trump maupun Joe Biden masih bersaing ketat. (AP Photo/Evan Vucci)

Kekalahan Trump di pilpres tidal otomatis membuatnya tersingkir dari Partai Republik. Trump tetap menguasai mesin politik partai melalui orang-orang kepercayaannya di Republican National Congres, DPR dan Senat Partai Republik, serta loyalitas penuh dari mayoritas pemilih Partai Republik.

Bahkan tuduhan Trump mengenai pilpres 2020 sarat kecurangan pemilu yang sebelumnya tidak didukung oleh partai, kini dibenarkan para politisi partai Partai Republik di banyak negara bagian. Dengan dalih mencegah kecurangan pemilu, para politisi Partai Republik tersebut mengajukan sejumah RUU yang akan mempersulit pemilih, terutama dari kelompok-kelompok minoritas, untuk mencoblos pada pemilu-pemilu mendatang atau melakukan voter suppression.

Di Georgia, misalnya, perubahan UU pemilu yang sudah ditandatangani Gubernur Brian Kemp memuat sejumlah perubahan fundamental yang mempersulit pemilih kulit berwarna untuk berpartisipasi dalam pemilu. Caranya antara lain dengan mengurangi jumlah drop box kertas suara, mengetatkan aturan absentee voting, tidak memperpanjang waktu pencoblosan jika sistem mengalami masalah, hingga larangan memberi makanan atau minuman kepada pemilih yang sedang mengantre di TPS.

Selain itu, perubahan UU pemilu memberi kekuasaan lebih besar kepada legislature (DPR dan Senat Negara Bagian) yang dikuasai Partai Republik untuk ikut mengatur Badan Pemilu Negara Bagian (State Election Board), termasuk memberhentikan anggota Badan Pemilu yang dianggap tidak perform.

Menurut Brennan Center for Justice di New York University, hingga 24 Maret kemarin, ada 361 rancangan undang-undang (RUU) yang membatasi partisipasi pemilih yang diperkenalkan di 47 negara bagian. Angka ini meningkat dari hanya 35 RUU di 15 negara bagian pada Februari 2020 atau melesat lebih dari 1000%.

Dari 361 RUU tersebut, lebih dari setengahnya akan mempersulit pemilih melakukan absentee voting yakni mencoblos tanpa harus datang ke TPS. Sedangkan seperempat dari 361 RUU tersebut menerapkan aturan ketat soal keharusan mencantumkan nomor kartu identitas dalam kertas suara.

Data CNN menyebutkan bahwa Texas, Georgia dan Arizona menjadi negara bagian yang paling banyak mengeluarkan RUU seperti itu, dengan masing-masing 49, 25 dan 23 RUU. Sementara Michigan, Wisconsin dan Pensylvania - tiga negara bagian yang menjadi kunci kemenangan Joe Biden pada 2020 - sudah menyiapkan 11 hingga 15 RUU yang bersifat restriktif.

Mengingat Partai Republik menguasai legislature di 30 negara bagian, maka sebagian besar RUU tersebut hampir dipastikan menguntungkan Partai Republik. Mereka diuntungkan bukan karena bertambahnya pemilih Partai Republik, tapi karena pemilih Partai Demokrat akan menyusut.

Menurut data Pew Research Center, 46% pemilih AS mencoblos menggunakan absentee ballots pada pilpres 2020, dengan hampir 58% pendukung Biden mencoblos secara absentee dan 32% pendukung Trump melakukan hal serupa. Artinya, yang paling terimbas oleh pengetatan aturan absentee ballot pemilih Partai Demokrat.

Mengenai kartu identitas, organisasi nirlaba Project Vote mengatakan bahwa 15% warga kulit hitam, 10% kaum hispanik, 15% warga berusia 17-20 tahun dan 11% warga berusia 21-24 tahun di AS tidak memiliki kartu identitas. Hanya 5% pemilih kulit putih yang tidak memiliki kartu identitas. Lagi-lagi Partai Demokrat yang dirugikan karena kelompok minoritas dan kaum muda adalah konstituen penting mereka.

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kewenangan legislature yang lebih besar dalam mengatur badan pemilu, karena situasi tersebut memungkinkan badan penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, menjadi partisan.

Menurut FiveThirtyEight, secara keseluruhan ada 13 negara bagian di AS yang memindahkan atau berupaya memindahkan kewenangan pengaturan pemilu dari badan pemilu setempat yang bipartisan atau non-partisan ke state legislature. Secara teoritis, hal ini membuat pejabat di badan pemilu yang diangkat legislature bisa menggagalkan hasil pemilu, dengan cara menolak pengesahan atau membuang ribuan suara yang dianggap meragukan.

Demokrasi AS di Bawah Bayang-Bayang Trump

Bendera Amerika Serikat berkibar setengah tiang di Gedung Putih, Washington DC, Minggu (4/8/2019). Presiden Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di semua gedung pemerintah untuk mengenang korban tewas dalam dua penembakan massal di El Paso, Texas, dan Ohio. (AP/Andrew Harnik)
Bendera Amerika Serikat berkibar setengah tiang di Gedung Putih, Washington DC, Minggu (4/8/2019). Presiden Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di semua gedung pemerintah untuk mengenang korban tewas dalam dua penembakan massal di El Paso, Texas, dan Ohio. (AP/Andrew Harnik)

Dengan praktik politik Partai Republik yang semakin tidak sehat ini, AS akan bertransformasi dari negara republik panutan menuju ‘Banana Republic’--yang menurut Robin Wright di The New Yorker didefinisikan sebagai “Any country that has a ruthless, corrupt, or just plain loopy leader who relies on the military and destroys state institutions in an egomaniacal quest for prolonged power,” - tentu dengan beberapa alasan.

Pertama, sistem elektoral memberi keuntungan lebih kepada negara bagian-negara bagian ‘rural’ yang menjadi basis utama Partai Republik, sehingga berpotensi membuatnya mendominasi politik AS, khususnya di Senat. Misalnya Wyoming, red state berpenduduk kurang dari 600 ribu, dan California, blue state dengan 40 juta penduduk, sama-sama punya dua kursi di Senat. Padahal jumlah red state dan Republican-leaning swing state lebih banyak dari blue state dan Democratic leaning swing states.

Kedua, jumlah Senator Partai Republik moderat yang mau berkompromi dengan Partai Demokrat terus berkurang, diganti para senator ultra-kanan yang tidak kenal kompromi. Belum lama ini, lima Senator Partai Republik yang relatif moderat Richard Burr (North Carolina), Pat Toomey (Pennsylvania), Rob Portman (Ohio), Roy Blunt (Missouri) dan Richard Shelby (Alabama) mengumumkan tidak akan mencalonkan lagi di pemilu Senat mendatang. Mereka diprediksi akan digantikan para senator ultra-kanan yang terpilih dengan restu Trump.

Ketiga, para pendukung Partai Republik di era Trump cenderung lebih otoriter. Menurut penelitian Monmouth University pada 2018 yang dipaparkan dalam buku “Authoritarian Nightmare” karangan John W. Dean, White House Counsel di era presiden Richard Nixon, konstituen Partai Republik yang juga pendukung Trump berpandangan sangat otoriter dan penuh prasangka dibandingkan rata-rata warga AS.

Keempat, masa depan AS di bawah Partai Republik masih akan berada di bawah bayang-bayang Trump, baik dalam posisinya sebagai capres terkuat maupun sebagai King Maker. Menurut survei Reuters/IPSOS awal April 2021, tingkat kesukaan pemilih Partai Republik terhadap Trump masih sangat tinggi, mencapai 81% dan 63% pemilih Partai Republik mengharapkan Trump mencalonkan diri lagi pada 2024. Juga Straw poll pada ajang Conservative Political Committee Conference (CAPC) menunjukkan bahwa 68% peserta yang terdiri dari aktivis dan pejabat terpilih dari kalangan konservatif mengharapkan Trump maju lagi di 2024.

Pada pilpres 2020 lalu, Trump kehilangan Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia dan Arizona dengan total marjin kekalahan hanya 278.766 suara dari total 23.8 juta suara di lima negara bagian tersebut, atau hanya kalah -1,17%. Saat ini Partai Republik menguasai legislature di kelima negara tersebut. Dengan 60 RUU pemilu di kelima negara tersebut yang sebagian besar ditujukan untuk menurunkan tingkat partisipasi pemilih Partai Demokrat, peluang Trump untuk menang di pilpres 2024 dipastikan cukup besar.

Menurut John Dean, jika Trump berkuasa empat tahun lagi, maka konstisusi AS yang menjadi pondasi negara akan hancur. Trump, para politisi Partai Republik dan para pendukungnya yang otoriter akan melemahkan sendi-sendi demokrasi AS yang diperjuangkan para pendiri negara seperti George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison dan Alexander Hamilton yang menutup pintu bagi berkuasanya seorang presiden otoriter.

Polarisasi Politik Mengancam Supermasi AS

Trump akan menjadi presiden lagi atau tidak, kebijakannya selama berkuasa dipastikan telah membuat masyarakan AS semakin terbelah. Menurut Lee Drutman, senior fellow di the Political Reform program New America, saat ini semakin sulit bagi pemilih di AS untuk memiliki cara pandang yang berbeda dengan partai. Bahkan, tidak sedikit yang pindah partai demi menyesuaikan cara pandang pribadi dengan partainya.

Kondisi ini membuat polarisasi antara kedua partai dan pendukungnya masing-masing semakin melebar, sehingga jalur kompromi nyaris tertutup, baik di Kongres maupun di lingkungan masyarakat. Hampir semua keputusan sidang pleno penting di DPR dan Senat dicapai tanpa dukungan bipartisan.

Undang-undang stimulus COVID-19 atau “American Recovery Plan Act,” misalnya, disahkan tanpa dukungan satupun Anggota DPR dan Senator Partai Republik. Juga di tingkat akar rumput, polarisasi tidak kalah runcingnya. Menurut survei Pew Research Center, 75% pendukung Partai Demokrat menganggap pendukung Partai Republik sebagai orang ‘picik’. Sebaliknya 63% pendukung Partai Republik menganggap pendukung Partai Demokrat tidak patriotis.

Kolumnis the New York Times, Thomas Friedman, melihat adanya bahaya besar dari polarisasi politik saat ini, yang membuat legislasi penting seperti RUU Infratruktur yang tengah digodok terancam gagal.

Saat para anggota Kongres Partai Republik dan Demokrat saling jegal, Friedman melihat China melenggang dengan inisiatif “Made in China 2025” dengan ambisi mendominasi 10 industri berteknologi tinggi yang mencakup artificial intelligence; electric cars and other new energy vehicles; 5G telecommunications; robotics; new agricultural technologies; aerospace and maritime engineering; synthetic materials; and biomedicine.

"Idealisme Amerika tertanam di setiap institusi global pada abad ke-20 karena kita kuat, dan kita kuat karena lebih sering mengaplikasikan idealisme tersebut. Tapi, jika kita sebagai sebuah negara terus bertindak seperti yang kita lakukan akhir-akhir ini – melakukan berbagai tindakan bodoh -- maka kita akan semakin lemah,” ujar Friedman.

Hiruk-pikuk politik AS di era Trump yang berlanjut hingga saat ini –dan dipastikan akan berlanjut hingga 2024—membuat reputasi AS di dunia anjlok. Tidak heran jika 60% responden dalam sebuah jajak pendapat European Council on Foreign Relations yang digelar di 11 negara Uni Eropa akhir tahun lalu meyakini China akan lebih kuat dari AS dalam 10 tahun ke depan.

Bahkan dalam poling Gallup pada 3-18 Februari lalu, 50% responden yang semuanya warga AS menyebut China sebagai kekuatan ekonomi terdepan di dunia pada saat ini. Hanya 37% responden yang meyakini ekonomi AS adalah yang terkuat di dunia.

Sungguh ironis!