Optimalisasi Penerimaan Cukai Masuk Dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 1 menit

VIVA – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyatakan, optimalisasi cukai hasil tembakau telah dimasukkan ke dalam program aksi pencegahan korupsi 2021-2022.

Aksi periode ini terdiri fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"Cukai dimasukkan ke dalam aksi pencegahan korupsi karena ada kajian dari Litbang KPK dan kajian-kajian lainnya yang menyatakan ada sekian jumlah uang yang tidak terpungut karena tata kelola yang kurang baik,” kata Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Fridolin Berek dalam diskusi virtual seperti dikutip, Rabu, 5 Mei 2021.

Baca juga: Ketua Kadin Jateng: Haqqul Yaqin, Untuk Mas Anin Saya Mantep!

Menurut Fridolin, aksi pencegahan korupsi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan negara bukan pajak dan cukai.

Khusus untuk cukai, indikatornya adalah tercapainya realisasi penerimaan cukai, baik cukai hasil tembakau, etil alkohol dan adanya penurunan produk cukai ilegal.

“Outputnya adalah optimalisasi PNPB dan optimalisasi cukai yang targetnya dilaporkan triwulan. Khusus di cukai, penerimaan cukai itu 96 persen dari rokok dan ditargetkan menyumbang 10 persen APBN. Oleh karena itu kita mendorong agar apa yang sudah ditargetkan di APBN harus tercapai," tuturnya.

Dalam hal optimalisasi cukai, Fridolin mengatakan bahwa regulasi, mekanisme, dan sistem adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Adapun regulasi, dia mengatakan, cukai masih belum memiliki roadmap yang jelas dan komprehensif yang justru menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara.

Dia juga menyoroti bahwa kebijakan kenaikan cukai dari rokok ternyata tidak serta merta menambah penerimaan negara. Malah memicu konsumen berpindah ke rokok ilegal.

“Optimalisasi cukai ini tidak hanya bicara soal penerimaan, tetapi lebih ke tata kelola. Roadmap menjadi penting dan itu sekarang dikerjakan lagi dan sudah mulai dibahas oleh Kemenko Perekonomian. Kita bersepakat soal roadmap ini. Soal kesehatan, tenaga kerja, industri, penerimaan negara, itu kan yang ideal,” ujarnya.