Otonomi khusus di Papua tidak pernah dievaluasi

MERDEKA.COM, Dialog antara Jakarta dan Papua hingga kini belum tercapai. Pemerintah selalu curiga dialog berarti rakyat di sana minta merdeka.

Padahal, menurut Adriana Elisabeth, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga meneliti tentang Papua menilai kecurigaan pemerintah salah kaprah. Pekik merdeka bagi orang Papua adalah hal biasa, tidak perlu ditakutkan.

Dia menambahkan pemberian otonomi khusus terhadap Papua juga kebijakan keliru buat menyelesaikan konflik di Papua. Hasilnya, otonomi berjalan tidak sesuai harapan.

Berikut penjelasan Adriana saat ditemui Islahuddin dari merdeka.com di kantornya, Gedung Widya Graha LIPI Lantai 11, Kamis (20/12) sore.

Bukankah dialog itu sudah ada pada zaman Presiden B.J. Habibie?

Iya itu ada, tim 100 dari Papua dengan Presiden Habibie pada 1999. Waktu itu, tim 100 datang ke Jakarta untuk dialog dengan Presiden Habibie, tapi tiba-tiba salah satu dari tim 100 bilang ingin merdeka. Langsung Presiden Habibie bilang, “Silakan kembali ke Papua dan pikirkan.” Setelah itu diberikan otonomi khusus. Padahal hal itu sudah biasa di Papua, selalu begitu. Kalau sekarang bicara begitu, besok akan lain, di belakang juga bisa lain, itu Papua. Tim LIPI sudah paham akan hal itu.

Misalnya kalau sekarang bilang merdeka, begitu keluar dari ruang dialog bisa lain omongannya. Contoh lainnya, kalau ditawarkan sesuatu jawabannya aka lain juga, “Oh itu bagus. Tapi bagus untuk ibu saja.” Itu berarti mereka menolak. Ada bahasa-bahasa komunikasi harus kita pahami. Jadi jangan sok tahu tentang Papua. Bukan seperti itu.

Budaya Papua itu sangat tertutup. Jangan berharap kita akan tahu yang mereka pikirkan dan penilaiannya seperti apa. Dalam penelitian antropologi, bahkan ada peneliti mau menjadi istri kepala suku. Menurut saya, itu untuk tahu seperti apa kebudayaan mereka. Kita yang di luar sebaiknya jangan merasa tahu dengan Papua. Beri mereka ruang, beri apa maunya. Itu tidak cukup dipahami oleh pemerintah.

Kalau saya sekarang sudah biasa diperlakukan seperti itu. Pertama-tama saya kaget, seperti tidak pernah dipercaya. Teman-teman di sana memang begitu. Saya meneliti Papua sejak 2004. Meski begitu, saya masih menyadari sebagai orang luar. Jadi saya selalu pesan kepada mereka, “Silakan Anda putuskan, maunya apa, kalau memang butuh bantuan saya akan bantu.” Dengan posisi seperti itu akan ada sesuatu yang tidak akan diungkapkan. Kalau sudah begitu jangan main paksa, mereka tidak akan pernah mau memberi tahu hal itu.

Kenapa otonomi khusus dinilai gagal?

Sebetulnya untuk tuduhan otonomi khusus gagal disebut Pendeta Socratez ini kedua kali. Sebelumnya pada sekitar 2005 kalau tidak salah, masyarakat adat Papua sudah pernah mengembalikan otonomi khusus ke Dewan Perwakilan Rakyat. Di Papua Road Map, tim LIPI juga menyebut kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan bukan karena otonomi khusus, sebelumnya juga sudah gagal, karena salah membangunnya. Membangun untuk Papua dan membangun di Papua itu beda. Membuat pembangunan di Papua terus orang di Papua disingkirkan berbeda dengan membangun untuk orang Papua, orang Papua itu keinginannya apa, perlunya apa, apa masalah, dan sebagainya.

Kalau dibilang gagal, menurut saya bukan hanya otonomi khusus. Sebelumnya juga gagal, tapi dengan otonomi khusus itu memang tidak menjadi lebih baik. Saya memberi contoh tentang kesehatan.

Kondisi Papua tinggi, menanjak, bukit, dan sebagainya. Ada yang tinggal jauh di ujung perbukitan, dalam hutan, hingga lembah, mendatanginya susah. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana menyediakan fasilitas kesehatan dengan baik. Mereka tidak ada tandu seperti di sini, tandu untuk membawa orang sakit itu mereka buat dari kayu dan ranting, kain, dengan peralatan sederhana. Jalannya juga sulit, untuk menuju Puskesmas atau klinik jaraknya jauh. Dengan otonomi khusus, tetap saja ada yang tidak tertolong. Akhirnya, sama saja sebelum ada otonomi khusus.

Kemudian untuk teknologi kedokteran digunakan juga jauh tertinggal dari daerah di luar Papua. Jadi bagaimana membayangkan peningkatan kesehatan orang Papua. Tidak bisa model Papua disamakan dengan daerah lain. Program pemerintah itu biasanya seragam, meniru program di daerah lain. Papua itu berbeda, bukannya mau dibedakan. Kondisi alam dan wilayahnya saja sudah berbeda. Jadi dengan otonomi khusus, bagaimana implementasinya untuk menjangkau penduduk tersebar itu.

Bayangkan yang tinggal di Yahukimo, itu sebuah lembah. Kalau mau keluar, jalannya naik turun perbukitan dan tebing terjal. Bayangkan bagaimana membuat pelayanan kesehatan untuk kondisi alam seperti itu. Jadi kalau dibilang gagal, saya juga sudah bilang ke Pak Socratez, kalau dari segi kekerasan saya setuju, tapi harus jelas parameternya. Gagal itu apa ukurannya? Kalau kondisi alam seperti itu dibilang gagal, yang gagal itu implementasinya atau undang-undangnya?

Pemerintah daerah Papua apa sih tugasnya? Saya contohkan lagi, di Papua masih banyak anak-anak tidak sekolah. Padahal tempat anak-anak tidak sekolah itu jaraknya tidak jauh dengan kantor bupati. Jadi apa yang dilakukan? Anak-anak tidak sekolah, lingkungan kumuh, tidak ada air bersih, sampah berserakan di mana-mana, apa yang mau kita harapkan? Itu tugasnya pemda untuk menyelesaikan semua. Pemdanya kemana?

Kalau mau tahu, semua bupati di Papua sudah dijabat oleh orang Papua sejak otonomi khusus atau Papuanisasi, tapi mereka melakukan apa? Sebagian bupati, kepala daerah di Papua lebih banyak menghabiskan waktu di luar Papua. Hanya satu bulan di Papua. Hanya ada satu bupati selama satu tahun hanya satu bulan keluar Papua jika diakumulasi. Saya lupa bupati kabupaten mana. Itu kejadian ekstrem. Memang itu juga terjadi di daerah lain, banyak pejabat sering berada di luar wilayahnya.

Tapi Papua ini dananya besar, apa dana itu digunakan untuk keluyuran. Artinya dana besar itu tidak digunakan untuk membangun sektor penting: kesehatan, pendidikan, ekonomi. Dana besar itu lebih banyak habis untuk operasional birokrasi, sekitar 70 persen. Jadi sisa 30 persen itu dibagi untuk membangun sektor penting itu.

Otonomi khusus sudah berjalan 11 tahun, masak, tidak ada evaluasi untuk perbaikan?

Sebetulnya dua tahun lalu ada dua institusi, Universitas Cenderawasih, Papua, dan Universitas Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Tapi evaluasi itu tidak untuk dipublikasikan, mungkin karena tidak menyeluruh. Mestinya evaluasi itu dilakukan komprehensif. Dalam Undang-undang Otonomi Khusus evaluasinya itu harusnya tiga tahun sekali, tapi tidak pernah dilakukan.

Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Otonomi Daerah menjanjikan 20 Desember 2012 ini akan mengeluarkan evaluasi menyeluruh implementasi Undang-undang Otonomi Khusus. Kira-kira seperti itu bahasanya. Dulu janjinya awal tahun 2012, tapi diundur akhir tahun ini, silakan Anda tanyakan dan cek di Kementerian Dalam Negeri.

Mestinya dalam tiga tahun ada evaluasi, tapi itu tidak pernah ada. Dari situ saja bisa dilihat, jangankan bikin evaluasi per tiga tahun, sekarang saja belum ada. Mau tahu apa tentang implementasi otonomi khusus di Papua? Makanya saya bilang, kalau dari segi catatan kekerasan, semua sudah tahu. Buku Pak Socratez itu juga melengkapi catatan kekerasan terjadi di Papua. LIPI juga punya catatan kekerasan di Papua, tapi belum dipublikasi, baru selesai 70 persen. LIPI sudah siapkan draf buku putih catatan kekerasan di Papua.

Itu baru catatan kekerasan. Otonomi khusus itu meliputi semua aspek. Hak asasi manusia itu tidak hanya politik dan keamanan, tapi juga ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang dilanggar hak-haknya. Jadi kalau otonomi khusus dibilang seperti itu, kita lihat saja SDM Papua sampai seperti saat ini, karena tidak sekolah, itu juga pelanggaran hak asasi manusia atas orang-orang Papua. Anggarannya sudah ada, kenapa setelah ada otonomi khusus sumber daya manusianya semakin menurun.

Kalau dicek, beberapa keberhasilan juga ada di bidang lain. Ada yang pernah bilang rumah sakit di Abepura katanya pelayanannya lebih baik dari sebelum otonomi khusus. Kisah sukses bagian-bagian kecil itu ada. Tapi Papua ini sudah diberikan otonomi luas juga dengan dana besar, masak keberhasilannya hanya di rumah sakit itu saja. Harusnya capaian juga spektakuler, jangan hanya yang kecil-kecil seperti itu.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.