P2G desak pansel dan Pemda prioritaskan guru lolos passing grade

Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak agar panitia seleksi (pansel) dan Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan guru non ASN yang lolos passing grade pada 2021.

“P2G mengapresiasi Kemenpan RB yang baru mengeluarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, di Jakarta, Senin.

P2G meminta dengan regulasi tersebut, para guru honorer peserta seleksi PPPK tahap 1 dan II tahun 2021 yang telah lulus passing grade namun tak ada formasi di daerahnya, agar dipastikan menjadi prioritas utama diterima PPPK seleksi tahap III yang akan digelar tahun 2022 ini, tanpa dites kembali.

"P2G mendesak agar pansel dan Pemda betul-betul memprioritaskan 193.954 guru yang sudah lulus passing grade seleksi PPPK 2021 tapi tak ada formasi. P2G mengapresiasi skema Pelamar Prioritas 1, 2, dan 3 sebagaimana diatur Pasal 5, sepanjang Pemda betul-betul melaksanakannya dengan konsisten," tambah dia.

Namun disayangkan, skema pelamar prioritas satu, dua, dan tiga tidak memasukkan kategori guru swasta yang tak lolos passing grade PPPK 2021.

Baca juga: PGRI minta Kemendikbudristek selesaikan persoalan guru PPPK
Baca juga: Mendikbudristek: Guru non-ASN lolos "passing grade" diprioritaskan

Berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah termasuk Jakarta, banyak guru swasta peserta PPPK 2021 sudah dipecat oleh yayasan, meskipun akhirnya mereka tidak lulus tes PPPK. Mestinya Permen PAN RB memasukkan kategori guru swasta menjadi Pelamar Prioritas 4, sehingga mereka masih berpeluang diterima PPPK tahun 2022 tanpa tes kembali.

P2G juga mendesak agar skema prioritas satu, dua, dan tiga dalam seleksi guru PPPK 2022 nanti dilaksanakan berdasarkan data yang valid.

“Jangan sampai guru yang tidak ikut tes PPPK Tahap 1 dan 2 tahun 2021, tiba-tiba namanya muncul sebagai prioritas dalam seleksi 2022 nanti, jelas merugikan peserta lain yang ikut tes sebelumnya," katanya yang khawatir Permenpan RB tidak akan ditindaklanjuti oleh Pemda.

Ia menilai koordinasi, harmonisasi, dan konsistensi kebijakan antara Pemda dan Pemerintah Pusat lintas kementerian lembaga menjadi penentu mutlak, agar aturan dijalankan sehingga tak merugikan guru honorer.

“Apa yang menjadi persoalan seleksi guru PPPK selama ini adalah, buruknya koordinasi antara pusat dan daerah termasuk ketidaksamaan pandangan antara Pemda dengan pemerintah pusat terkait mekanisme penggajian dan tunjangan bagi guru PPPK. P2G khawatir Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 akan menjadi 'macan kertas' dalam implementasinya oleh Pemda di daerah,” terang dia.

P2G mendesak Pemda yang belum membuka formasi guru PPPK 2021 untuk membuka formasi 2022. Kebutuhan guru ASN mengajar di sekolah negeri sangat mendesak.

“Kita mengalami kekurangan 1.312.759 guru ASN di sekolah negeri sampai 2024. Darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri di depan mata. Oleh karena itu, solusi membuka formasi guru PPPK oleh Pemda adalah solusi atas darurat kekurangan guru nasional meskipun jangka pendek,” jelas dia.

Baca juga: 882 guru PPPK diharapkan tingkatkan kualitas pendidikan di Surabaya
Baca juga: Pemkab Bogor ajukan penambahan PPPK formasi guru

P2G mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus untuk formasi guru pendidikan agama dan budi pekerti.

Ia mengungkap, hingga 2022 ini pemerintah sebenarnya membutuhkan 242.000 guru agama berstatus ASN di sekolah negeri, dengan rincian, 125.000 guru Pendidikan Agama Islam; 57.000 guru Pendidikan Agama Kristen; 36.000 guru Pendidikan Agama Katolik; 13.000 guru Pendidikan Agama Hindu; 8.000 guru Pendidikan Agama Buddha; dan 1.000 guru Pendidikan Agama Khonghucu.

"Kebutuhan guru Pendidikan Agama di sekolah negeri tinggi sekali, tapi sangat disayangkan tahun 2022 pemerintah hanya membuka 27.303 formasi saja, jauh panggang dari api," katanya.

P2G berharap juga Pemda yang tidak membuka formasi guru agama tahun 2021 seperti Provinsi DKI Jakarta, segera membuka formasi.

​​​​​​P2G mendesak Presiden Jokowi membuka kembali seleksi guru PNS mulai tahun 2022 dan seterusnya karena perlu disadari bahwa guru PPPK bukanlah solusi jangka panjang melainkan jangka pendek, mengingat statusnya kontrak dengan Pemda minimal satu tahun dan maksimal lima tahun saja.

Baca juga: Kemenag nilai kebutuhan PPPK guru madrasah mendesak
Baca juga: Kemendikbudristek lakukan perekrutan 758.018 guru PPPK pada 2022

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel