PA 212 Gelar Demo Tuntut Harga BBM Turun di Depan Istana Negara Hari Ini

Merdeka.com - Merdeka.com - Sejumlah ormas serta organisasi buruh menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Jumat (23/9), di depan Istana Negara. Mantan Ketua Alumni Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Selamet Ma'arif membenarkan rencana aksi unjuk rasa tersebut.

"Insya Allah (berlangsung)," kata Slamet saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (22/9).

Menurutnya, demo akan diikuti oleh ribuan dari orang. Dia memastikan mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab tak bisa hadir dalam aksi tersebut karena baru dinyatakan bebas bersyarat.

"Insya Allah HRS belum bisa hadir," tuturnya.

Slamet mengatakan, Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) selaku koordinator Akbar 2 aksi 2309 telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait aksi tersebut. Laporan rencana aksi sudah disampaikan ke kepolisian sejak Senin (19/9) lalu.

"Waktu hari Senin dikirim oleh korlap ke Polda. Sudah (dilaporkan)," ungkapnya.

Beredar selebaran aksi demonstrasi hari ini. Dalam selebaran itu, tercatat ada tiga tuntutan, yakni Turunkan BBM, Turunkan Harga-harga, dan Tegakkan Supremasi Hukum.

Terdapat logo Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) pada sisi kanan atas selebaran yang tersebar melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp itu. Selebaran itu turut menyertakan sejumlah lambang organisasi masyarakat termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), dan Presidium Alumni 212.

Dalam selebaran itu, massa dipersilakan membawa atribut dan bendera majelis/ormas masing-masing, tetap menjaga prokes Covid-19, tidak membawa anak-anak kecil, dan membawa payung/mantel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyoroti adanya selebaran ajakan aksi demo bertajuk Akbar 2 Aksi 2309 itu. Menurutnya, hingga saat ini kepolisian belum mendapatkan pemberitahuan terkait adanya aski demo bertajuk Akbar 2 Aksi 2309.

"Iya sampai hari ini belum ada pemberitahuan itu hanya melalui flyer-flyer. Yang mana juga pernah kita imbau kepada masyarakat bahwa ada kelompok-kelompok elemen masyarakat yang mau turun demo, unjuk rasa ini dengan mengunggahnya lewat flyer-flyer di media sosial," kata Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/9).

"Ketentuan di dalam Undang-Undang yang ada, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian minimal 3 hari sebelum kegiatan itu dilakukan," sambungnya.

Zulpan menuturkan pemberitahuan melangsungkan aksi demo kepada pihak kepolisian diperlukan dalam langkah melakukan pengamanan saat berjalannya aksi unjuk rasa tersebut. Ia menegaskan cara penyebaran selebaran melalui media sosial untuk mengajak masyarakat untuk menggelar aksi demo dianggap menyalahi aturan yang ada.

"Kita mengimbau juga kepada pihak-pihak yang lain yang biasa menggunakan flyer sebagai pemberitahuan itu tidak dibenarkan itu menyalahi aturan," ungkapnya.

Diketahui, aksi serupa sempat berlangsung dengan tajuk Aksi 1209 Akbar (Aksi Bela Rakyat) pada Senin (12/9) lalu. [tin]