Pagu indikatif Kemenhub tahun 2022 turun 20,35 persen

·Bacaan 2 menit

Pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2022 turun sebesar 20,35 persen menjadi Rp32,9 triliun dibandingkan pada 2021 yakni sebesar Rp41,3 triliun.

“Adapun isu strategis yang kami identifikasi adalah ruang fiskal pagu indikatif 2022 turun 20,3 persen dibandingkan pagu tahun 2021, ada gap Rp8,4 triliun,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu.

Budi Karya mengatakan, komposisi APBN terpengaruh dampak refocusing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 dan pengadaan vaksin yang masih berlanjut.

Ia mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas sebesar Rp21,7 triliun. Selanjutnya, untuk dukungan manajemen sebesar Rp8,7 triliun. Dana untuk pendidikan dan pelatihan vokasi dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun. Kemudian riset dan inovasi Iptek dianggarkan sebesar Rp 97,3 miliar.

Sementara itu, berdasarkan rincian belanjanya, sebanyak Rp4 triliun anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai. Kemudian, Rp3,1 triliun dipakai untuk belanja barang operasional dan Rp25,7 triliun sisanya untuk belanja non-operasional.

Menhub menyebut, rincian sumber pendanaannya antara lain, sebanyak Rp19,6 triliun berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, pendapatan dari PNBP sebesar Rp3,5 triliun, dari BLU sebesar Rp1,6 triliun, kemudian dari PLN sebesar Rp1,2 triliun, dan SBSN Rp7,0 triliun.

Sesuai rencana strategis pemerintah 2020-2024, kata dia, Kemenhub memiliki lima proyek-proyek strategis. Kelima pekerjaan itu meliputi penyelesaian jaringan pelabuhan utama terpadu, pembangunan kereta api Makassar-Pare Pare, pembangunan kereta cepat Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung, pembenahan sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan, serta pembangunan jembatan udara sebanyak 37 rute di Papua.

"Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selain itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tahun ini Kemenhub diamanatkan melaksanakan lima major project," ujarnya.

Menhub menambahkan, Kemenhub juga mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sulawesi Selatan, dan Pelabuhan New Ambon di Maluku, dalam rangka meningkatkan konektivitas logistik nasional.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kemenhub diberikan target untuk menyelesaikannya pada tahun 2023, dengan menggunakan skema pendanaan yang melibatkan pihak swasta (blended finance).

"Pendanaan menggunakan blended finance melalui APBN dan KPBU Solicited yang diinisiasi oleh pemerintah kepada badan usaha untuk dikerjasamakan, jadi ada juga dana swasta yang masuk ke proyek-proyek tersebut," pungkas Menhub.

Baca juga: Menhub: Kemenhub ditugasi khusus Presiden untuk kembangkan 3 pelabuhan
Baca juga: Menhub wacanakan pembangunan LRT Binjai, Belawan menuju KNO
Baca juga: Menhub perkirakan kebutuhan kendaraan listrik pemerintah 132.000 unit