Pakar: e-RDKK untuk tingkatkan kemajuan pertanian

Nusarina Yuliastuti
·Bacaan 2 menit

Pakar ekonomi pertanian dari Universitas Negeri Semarang Profesor Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti menilai kebijakan modernisasi penerapan kartu tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) bertujuan untuk meningkatkan kemajuan pertanian di Indonesia.


"Penerapan kartu tani dan database e-RDKK bertujuan agar kebijakan alokasi anggaran kebutuhan pertanian terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para petani sehingga subsidi pupuk yang dialokasikan akan sesuai dengan yang dibutuhkan, serta dapat dibagi secara adil untuk para petani," katanya di Semarang, Jumat.

Kendati demikian, lanjut Sucihatiningsih, yang menjadi permasalahan di lapangan adalah sebagian petani belum terdaftar di kelompok tani terutama bagi petani-petani kecil dan petani penggarap.


"Akibatnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga petani yang sudah memiliki kartu tani namun belum menginput kebutuhan pupuk di e-RDKK," ujarnya.

Baca juga: Perhepi: Data RDKK harus terintegrasi NIK dan luas lahan Kementan


Selain itu yang menjadi persoalan lainnya terkadang data yang diinput tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.


Menurut dia, permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan mengupayakan semua petani, tanpa terkecuali dapat tergabung di kelompok tani dan input data di e-RDKK sesuai dengan kondisi di lapangan agar kebutuhan para petani dapat tercukupi.

Baca juga: Tahun 2021, Kementan tambah alokasi pupuk subsidi jadi 9 juta ton


Perempuan yang juga Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang itu berharap para petani bisa merasakan bantuan pupuk bersubsidi yang sangat penting bagi petani karena pupuk merupakan salah satu input dalam proses produksi pertanian yang memiliki peranan penting.


"Peran tersebut ditunjukkan dengan tingkat kesuburan dan produktivitas tanaman yang akan lebih baik jika kebutuhan pupuknya tercukupi. Jika tidak ada pupuk bersubsidi, petani akan kerepotan untuk memperoleh pupuk dengan harga terjangkau dan pasti harganya tidak menentu," katanya.

Baca juga: Pemerintah perlu benahi Kartu Tani untuk pupuk bersubsidi


Jika kebutuhan pupuk tidak tercukupi, kata dia, pasti berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil panen para petani.


"Petani di Indonesia mayoritas adalah petani kecil atau petani gurem yang hanya memiliki lahan sempit kurang dari 1 hektare. Selain itu ada juga petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka tentu membutuhkan efisiensi biaya produksi agar keuntungan yang mereka peroleh maksimal," ujar Sucihatiningsih.