Pakar Hukum Desak KPK Umumkan 51 Pegawai yang Tak Lolos TWK

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pakar Hukum Pidana, Prof Romli Atmasasmita, menyatakan semua warga negara Indonesia (WNI) harus punya rasa dan jiwa nasionalisme. Apalagi yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu dikatakannya menyangkut tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada ribuan pegawai KPK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Tapi belakangan menuai pro kontra setelah muncul 75 nama yang tak lolos. Lalu direvisi lagi menjadi 51 nama setelah Presiden Joko Widodo angkat bicara.

"Ini harus dihormati. Jadi bukan hanya ASN tapi semua warga negara Indonesia itu harus setia. Apalagi ASN KPK yang lembaga hebat gitu jadi wajib merah putih. Jadi jelas wajib hukumnya merah putih,” kata Prof Romli dalam keterangannya, Jumat 28 Mei 2021.

Baca juga: 500 Bus Mudik ke Sumatera Belum Balik ke Jawa, Polisi Siap-siap Cegat

Dia mengatakan, apabila memang tes yang dilakukan sudah berjalan sesuai prosedur, maka BKN dan komisi antirasuah harusnya mengambil sikap tegas. Karena jika ada ideologi lain di luar negara, itu sudah pasti tidak bisa menjadi ASN.

"Sikap nasionalisme adalah sikap mereka yg memiliki tiga syarat wawasan kebangsaan yaitu. Satu, setia pada Pancasila, UUD 45, NKRI dan Pemerintah. Dua, menolak paham khilafah dan radikalisme. Dan, ketiga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas pria yang juga pernah menjadi tim perumus UU KPK.

Romli juga meminta agar BKN segera mengumumkan secara terbuka siapa saja ke- 51 daftar nama pegawai KPK tersebut. Keterbukaan itu penting agar semakin terbuka dan membuktikan transparansi kepada masyarakat.

Masyarakat, kata dia, juga perlu juga mendapat penjelasan berimbang dan komprehensif dari sisi pemerintah ataupun KPK.

“Sebaiknya segera BKN mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat nama-nama ke 51 pegawai KPK yang (berhenti dan beralih ASN) per satu November. Sehingga masyarakat mengetahui pasti bahwa mereka bukan pegawai KPK untuk mencegah penyalahgunaan lembaga KPK untuk tujuan keuntungan finansial,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan saat ini dinonaktifkan, sebanyak 51 pegawai diantaranya harus dipecat. Mereka dinyatakan rapor merah hasil TWK karena tidak bisa dibina. Sementara 24 pegawai lainnya masih mendapatkan kesempatan kedua untuk dilakukan pembinaan.

Hasil tersebut disampaikan Alexander, usai menggelar rapat bersama bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di kantor BKN, Jakarta Timur.