Pakar: Hukuman Mati Pantas untuk Gembong Narkoba

Semarang (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang Prof Nyoman Sarikat Putrajaya menilai ancaman hukuman mati pada pengedar, terutama gembong narkoba pantas diberikan.

"Ancaman hukuman mati kepada gembong narkoba ini untuk memberikan efek jera agar orang lain takut berbuat serupa," katanya di Semarang, Rabu, menanggapi pro-kontrahukuman mati untuk gembong narkoba.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika pun telah mengatur ancaman hukuman mati bagi pengedar narkoba untuk golongan I dan II, sementara untuk golongan III tidak diatur pidana mati.

Guru Besar Fakultas Hukum Undip itu menjelaskan hukuman mati untuk gembong narkoba diberikan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat agar mereka tidak melakukan balas dendam kepada si pelaku.

"Dampak perbuatan yang dilakukan gembong narkoba kan merusak generasi muda. Karena itu, vonis hukuman mati diserahkan kepada hakim yang akan mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan," katanya.

Nyoman mengingatkan bahwa pidana mati juga pernah dimohonkan untuk uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan MK berpendapat pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengatakan perlu pembedaan antara pengedar dan gembong narkoba dengan penyalahguna sebagai korban, sebab penyalahguna narkoba sesuai UU Narkotika lebih ditekankan untuk mendapatkan upaya rehabilitasi.

"UU Narkotika lebih memberikan perlindungan kepada penyalahguna narkoba sebagai korban. Mereka (penyalahguna, red.) berhak mendapatkan proses rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial," katanya.

Bahkan, kata dia, pecandu dan penyalahguna narkoba diwajibkan untuk melaporkan diri ke pihak berwajib untuk selanjutnya mendapatkan proses rehabilitasi, termasuk orang tua yang memiliki anak pecandu.

Berkaitan dengan hukuman mati, ia mengatakan selama ini diberikan untuk kasus pidana berat, terorisme, dan narkoba. Untuk koruptor sebenarnya juga diatur, tetapi belum pernah ada yang divonis mati.

"Sudah banyak vonis mati yang diberikan pengadilan selama ini. Meski praktik selama ini belum seluruh terpidana mati menjalani eksekusi, bahkan ada yang menunggu sampai 15 tahun sebelum dieksekusi," katanya.

Memang tidak ada ketentuan yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi bagi terpidana yang sudah divonis mati oleh pengadilan, kata Nyoman, dan pelaksanaan eksekusinya menunggu persetujuan Presiden.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.