Pakar: Rakyat Memilih DPD untuk Jalankan Fungsinya

Jakarta (ANTARA) - Pakar filsafat hukum, Shidarta, mengatakan DPD sebagai lembaga negara diberi amanat untuk menjalankan fungsi-fungsinya ketika segenap rakyat memilihnya.

"Mereka berharap agar wakil-wakil kedaerahan ini difungsikan seoptimal mungkin. Mereka tidak ingin representasinya hanya menjadi simbol saja," kata Shidarta, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU Nomo2 2007 tahun 2009 dan UU nomor 12 tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.

Dosen mata kuliah Penalaran Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum Universitas Parahyangan dan Universitas Diponegoro ini mengungkapkan bahwa rakyat tidak ingin representasi (memilih DPD) hanya sebagai simbol semata, sebagaimana pernah terjadi dengan label "utusan daerah" selama 50 tahun dan berlanjut pada paska reformasi.

"Sangat berdosa rasanya kita membiarkan ekpektasi ini kandas begitu saja dan membuat mereka skeptis pada setiap kali diadakan pemilihan umum dengan dana milyaran terbuang," kata Shidharta, yang juga menjadi dosen Fakultas Humaniora

Universitas Bina Nusantara Jakarta ini.

Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan kewenangan DPD dalam menyusun UU telah dikebiri oleh praktik legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Di tingkat pengaturan di bawah UUD 1945 terdapat pengebirian secara sistematis

terhadap fungsi legislasi DPD, apalagi jika ditambah dengan praktik legislasi dalam hubungan antara DPR dan DPD. Penyebabnya adalah tidak adanya penafsiran yang obyektif terhadap fungsi legislasi DPD," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan, apabila melihat pada keberadaan UU yang diharapkan mengesahkan fungsi itu, tidak ada satupun UU yang menginginkan DPD memiliki kedudukan yang dengan DPR.

UU tersebut kebanyakan menempatkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan legislasi.

"Kalaupun diturunkan ke tingkat UU, sejumlah UU yang ada dan pernah ada tidak memiliki keinginan untuk menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif, terutama memberikan fungsi legislasi sebagai salah satu kamar di lembaga legislatif," kata Saldi.

Lebih lanjut, katanya, seharusnya pasal kewenangan legislasi DPD dimaknai

kembali dengan menyatakan lembaga ini memiliki peran memberi persetujuan sebuah UU.

"Apabila makna persetujuan dinilai sebagai konsekuensi dari pembahasan bersama, tidak keliru apabila DPD dilibatkan dalam proses pembentukan UU sampai pada proses persetujuan bersama," katanya.

Pengujian UU Nomo2 2007 tahun 2009 dan UU nomor 12 tahun 2011 diajukan oleh DPD dan Veri Djunaedi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 22 D Ayat (2) UUD 1945.

Pemohon mengatakan bahwa klausul dalam UUD 1945 Pasal 22 D Ayat (2) mengamanahkan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang

terkait dengan otonomi daerah serta hubungan pusat dan daerah, namun faktanya, DPD hanya memberikan pertimbangan saja.(rr)





Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.