Pakar Sebut Pemeriksaan Audit Harus Disesuaikan Akibat Pandemi

·Bacaan 2 menit

VIVA – Presiden Joko Widodo menyinggung peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa pandemi dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan Jokowi karena BPK melakukan penyesuaian dalam pemeriksaan termasuk laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

"Saya setuju pendapat Presiden mengenai kinerja BPK sebagai lembaga audit kinerja kementerian/lembaga. Bukan hanya BPK tetapi masih ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)," ujar pakar hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, Kamis, 19 Agustus 2021.

Menurut Romli, selama masa pandemi COVID-19, maka relaksasi cara dan penilaian hasil audit juga mesti disesuaikan dengan pendekatan kedaruratan.

Dia menjelaskan demikian karena relaksasi terkait audit dan penilaian disesuaikan dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Pun, kata dia, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Menurutnya, dalam pasal 27 UU No 2/2020 menekankan biaya yang dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara. Hal ini termasuk bidang perpajakan, kebijakan belanja negara seperti kebijakan di bidang keuangan daerah, pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI menyampaikan pidato kenegaraan pada Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi dalam pidatonya menyinggung beberapa poin yang salah satunya terkait peran BPK di tengah penanganan pandemi COVID-19. Kata dia, peran BPK sangat dibutuhkan. Namun, ia mengingatkan agar cara kerja BPK mesti disesuaikan akibat kondisi pandemi.

"Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga perlu dilakukan beberapa penyesuaian," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, masa pandemi seperti sekarang bukan situasi normal. Maka itu, keselamatan rakyat Indonesia harus jadi prioritas.

"Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa di periksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara," jelasnya.

Kemudian, Jokowi mengapresiasi langkah BPK yang memberikan informasi sehingga dapat ditindak lanjuti pemerintah. "Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindak lanjuti oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah," tutur eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel