Pakar Sebut Sekolah Baru Boleh Dibuka 1,5 Tahun Lagi Meski Sudah Ada Vaksin Covid-19

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windu Purnomo menyebut, kendati sudah ada vaksinasi Covid-19 kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah serta kampus, bukan berarti pandemi telah terkendali. Begitupun soal pembelajaran tatap muka.

Menurut dia, masih butuh waktu 1,5 tahun lagi pembelajaran secara tatap muka di sekolah boleh dilakukan.

"Kan buka sekolah itu berisiko tinggi untuk terjadi penularan. Maka saya mau tanya, kalau guru itu 5 juta orang misalnya sudah vaksinasi semua, nah sekarang pertanyannya apakah pandemi sudah terkendali? Kan belum yakan. Kalau kita ini mengandalkan vaksinasi dalam mengendalikan pandemi, maka (membuka sekolah) ketika sudah mencapai herd immunity," kata Windu kepada Liputan6.com, Jumat (26/2/2021).

"Jadi kapan sekolah dibuka? Ya harusnya 1,5 tahun yang akan datang," sambung dia.

Angka 1,5 tahun, menurut Windu, cukup jika vaksinasi Covid-19 terus dilakukan untuk membentuk kekebalan kawanan atau herd immunity di masyarakat. Sehingga ketika terbentuk kekebalan ini, maka pandemi sudah dalam status terkendali.

Jika mau mengikuti jejak negara-negara lain yang saat ini telah lebih dulu membuka sekolah, maka Windu menyarankan resep kepatuhan protokol kesehatan (prokes) bagi masyarakat. Tanpa adanya itu akan muskil sekolah dipaksa dibuka dalam situasi pandemi yang belum terkendali.

"Ya enggak bisa dong kecuali kalau mulai besok pagi kita betul-betul prokes 100 persen dipatuhi dan karantina maupun isolasi harus dilakukan secara masif. Kalau kayak gitu kita bisa seperti Australia yang sudah bisa mengendalikan dengan cepat, mungkin Juli sudah bisa (buka sekolah) asal itu yang dilakukan, sekarang kita mau gak melakukan itu? Wong sekarang sudah ambyar gini kok," tegas Windu.

Bertolak Belakang

Windu merasa pemerintah sedikit-dikit menyalahkan masyarakat atas ketidakpatuhan mereka terhadap prokes. Padahal menurutnya pemerintah yang mempunyai peran sentral membimbing dan mendisiplinkan mereka lewat sebuah kebijakan.

Dia memandang, masyarakat pada umumnya manut pemerintah. Namun jika pemerintah sendiri justru semangatnya melonggarkan, maka jadilah seperti ini.

"Kita inikan gampangnya selalu menyalakan masyarakat, padahal masyarakat melakukan atau tidak melakukan itu tergantung dari kebijakan pemerintahkan. Wong pengendali itu pemerintah kok, di masa darurat itu sapa pengendalinya? Pemerintah inikan darurat kesehatan masyarakat statusnya saat ini. Nah kalau pemerintahnya sudah melonggarkan segalanya ya masyarakat ikut longgar dong. Jadi semua itu tergantung pemerintah, masyarakat mah tinggal dipegang aja," pungkas Windu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: