Pakar: TWK Kewenangan Pimpinan KPK Secara Kolektif Kolegial

·Bacaan 2 menit

VIVA – Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai proses tahapan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi aparatur sipil negara atau ASN masih jadi polemik. TWK juga membuat pimpinan KPK menuai kritikan dari aktivis anti korupsi.

Terkait itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono menyampaikan penting polemik ini sebaiknya dihentikan karena tidak konstruktif. Ia setuju dengan imbauan Kepala Kantor Staf Kepresiden, Moeldoko agar menyudahi polemik TWK.

Dia bilang, polemik TWK hanya menguatkan energi negatif yang justru memunculkan praduga tak konstruktif yang ditujukan terhadap KPK. Menurut dia, sepakat dengan pemahaman Moeldoko bahwa TWK sebagai alih status menjadi ASN sudah final.

“Itu memang sepenuhnya kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Apalagi TWK itu pun bisa dianggap sebagai interpretasi pimpinan KPK untuk menjalankan amanah revisi UU KPK Nomor 19/2019,” kata Agus dalam keterangannya yang dikutip Senin, 31 Mei 2021.

Agus mengajak masyarakat memberi kepercayaan penuh pada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri. Menurut dia, keputusan KPK sudah seperti keputusan aparatur negara. Pun, keputusan aparatur negara dijamin undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Maka itu, ia mengatakan tes TWK mesti dimaknai sebagai upaya penguatan KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pun, kata dia, TWK juga sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan revisi UU KPK.

Agus menyampaikan demikian karena merujuk Pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019. Dalam pasal itu tertulis "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara," jelasnya.

Kemudian, Agus menambahkan beberapa rujukan lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Lalu, Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai menjadi ASN.

"Jadi, TWK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai beskhiking yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan AAUPB," tuturnya.

TWK terus jadi sorotan karena sempat ditanggapi Presiden Jokowi. Polemik TWK ini mencuat dalam beberapa pekan terakhir.

Jokowi menyampaikan agar hasil TWK tak menjadi acuan pemberhentian pegawai. Jokowi juga menyinggung putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU KPK bahwa alih fungsi kepegawaian jangan merugikan hak-hak pegawai KPK.

Polemik TWK ini bikin heboh lagi karena pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK tetap diberhentikan. Dia mengatakan dari tim asesor TWK, 51 orang itu memiliki rapor merah.

Menurut dia, 51 orang itu dinilai sudah tak bisa lagi dibina dengan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bekerja di KPK.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel