Pakar usulkan ada mekanisme rinci terkait riset ganja di UU Narkotika

Pakar hukum narkotika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya DR Slamet Pribadi mengusulkan adanya aturan pelaksanaan berupa mekanisme rinci penggunaan ganja untuk riset dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Jadi terkait dengan Pasal 7 dan 8 (UU Narkotika) itu belum lengkap. Jadi harus ditafsirkan kembali, diberikan aturan pelaksanaan dari pasal 7 dan 8," ujar dia saat dihubungi ANTARA, Selasa.

Slamet mengatakan aturan pelaksanaan ini dapat mencakup bagaimana mekanisme permohonan izin pemanfaatan ganja untuk keperluan penelitian termasuk kepada siapa izin dapat diajukan pemohon.

Selain itu, aturan pelaksanaan perlu juga dibarengi adanya Peraturan Menteri Kesehatan terkait regulasi pelaksanaan riset untuk tanaman ganja untuk kebutuhan medis.

Baca juga: Hamdan Zoelva: Dampak sosial legalisasi ganja untuk medis perlu dikaji

Kementerian Kesehatan belum lama ini menyatakan segera menerbitkan regulasi yang mengatur pelaksanaan riset untuk tanaman ganja untuk kebutuhan medis.

Dasar dari keputusan Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan regulasi ini yakni UU No.35/2009. Pada Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 13 tentang tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan peraturan menteri.

Slamet menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan ini. Dia mengatakan, nantinya saat aturan pelaksanaan dan Peraturan Menteri Kesehatan sudah ada, maka peneliti tak lagi perlu takut melakukan riset untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan.

"Enggak perlu takut lagi kalau benar-benar untuk kepentingan layanan medis, penelitian. It's ok," tutur dia.

Baca juga: IDI: Penggunaan ganja medis masih perlu kajian mandalam

Di Indonesia, riset tanaman ganja untuk medis hingga saat ini belum ada, karena terbentur regulasi izin. Hal ini diungkap Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Dr. dr. (Cand) Inggrid Tania saat dihubungi dalam kesempatan terpisah.

"Untuk memulai meneliti ganja medis, misalnya menggunakan tanaman asli Indnesia, tentu membutuhkan regulasi yang mengizinkan ditanamnya ganja untuk nantinya diteliti. Regulasi sekarang tidak membolehkan. Ditanam saja tidak boleh. Bisa ditangkap polisi kalau kita menanam," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, saat ini dibutuhkan regulasi yang membolehkan penanaman ganja untuk penelitian. Regulasi ini harus ketat demi menghindari terbukanya ruang terjadinya penyalahgunaan tanaman ganja yang ditanam tersebut.

Tania menambahkan, bila nanti hasil penelitian ganja terbukti bermanfaat untuk medis, maka regulasi yang menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I perlu direvisi.

"Kalau mau dipakai di pelayanan kesehatan tidak boleh masuk dalam golongan I karena golongan I tidak boleh dipakai untuk pelayanan kesehatan. Jadi mesti golongan diturunkan statusnya," demikian ujar dia.

Baca juga: Cara ganja medis digunakan untuk terapi cerebral palsy

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel