Pakar: UU Dikti Singkirkan Masyarakat Miskin

Jakarta (ANTARA) - Pakar Pendidikan Prof Dr HAR Tilaar MSc Ed menyatakan pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) berimplikasi tersingkirnya mahasiswa dari keluarga miskin.

Hal ini diungkapkan Tilaar saat memberi keterangan sebagai ahli yang didatangkan oleh pihak pemohon dalam sidang pengujian UU Dikti di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis.

Tilaar juga mengangkat fakta bahwa Indonesia masih merupakan Negara yang berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi karena itu, perlu ada kesempatan yang seluas-luasnya pada semua warga Negara untuk mengembangkan bakatnya.

Apalagi, lanjutnya, pendidikan tinggi merupakan investasi karena mempunyai "rate of returns" yang cukup besar sebagai modal kulural, dan modal sosial ekonomi.

Karena itu, akan sangat mengherankan apabila Indonesia sebagai Negara berkembang justru enggan melakukan investasi dalam bentuk pendidikan tinggi. Indonesia justru hendak menyingkirkan calon-calon pemipinnya dari kalangan ekonomi bawah melalui UU Dikti, yang memberikan otonomi tata kelola termasuk tanggung jawab pendanaan kepada institusi pendidikan tinggi.

Sebaliknya, Pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang, sudah selayaknya diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. "Bagi Negara berkembang seperti Indonesia Pendidikan Tinggi Negeri wajib dibiaya oleh pemerintah sepenuhnya," kata Tilaar.

Sementara ahli hukum Dr Dian Puji Simatupang menyatakan munculnya Penrguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Dikti, menciptakan paradoks rasionalitas yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in terminis.

Pakar yang juga didatangkan pemohon ini mengatakan pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Padahal, sejatinya sebuah badan hukum mempunyai kepentingan sendiri karena mempunyai kekayaan yang dipisahkan.

"Jika tujuan PTN liner dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga PTN tidak perlu berbadan hukum," kata Dian.

Namun PTN tetap dapat independen dalam penyelenggaraan tridharmanya, begitu juga dengan pengelolaan keuangannya.

"Pengelolaan keuangan tetap bagian dari keuangan negara, namun memiliki karakteristik yang lebih khusus yang tidak membebankan peserta didik maupun masyarakat sebagai bagian dari tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Dian.

Pengujian UU Dikti ini diajukan oleh Moh Junaedi (mahasiswa UI), Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (mahasiswa UGM), Aida Milasari (orang tua mahasiswa), dan aktivis Yogo Daniarto.

Para pemohon menguji seluruh UU Dikti yang telah mengatur hal-hal teknis, terutama pengelolaan keuangan, telah menghilangkan tujuan utama pendidikan tinggi dan melahirkan ketidakadilan bagi sejumlah anak bangsa.

Sejak beberapa perguruan tinggi negeri menjadi berbadan hukum berdasarkan UU Dikti, seperti UGM dan UI, telah melahirkan sejumlah kebijakan kampus yang ujung-ujungnya menambah beban pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa.

Pemohon menilai otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukum yang terdapat di UU Dikti sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal dalam UU BHP yang telah dibatalkan MK. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.