PAN Desak Pemerintah Transparansi Pemerintah Soal Rencana Penjualan Vaksin Covid-19

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan, terkait kebijakan penjualan vaksin Covid-19 oleh Kimia Farma.

Pasalnya, dari awal, pemerintah sudah menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia diberikan secara gratis.

"Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin. Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi?," kata Saleh dalam keterangan diterima, Senin (12/7/2021).

Selain mendesak pemerintah soal kebijakan penjualan tersebut, Saleh juga mendesak pemerintah untuk merinci bagaimana mekanisme vaksin yang dijual tersebut dapat disuntikkan ke dalam masyarakat yang membelinya.

"Siapa yang akan menjadi vaksinatornya? Siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin? Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?," kritik Saleh.

Rencana Ditunda

Diketahui, Kimia Farma tengah merencanakan penjulan vaksin Covid-19 produksi Sinopharm secara umum.

Terkait harganya, Kimia Farma akan membanderol dua kali vaksinasi dengan harga hampir Rp 900 ribu. Namun demikian, hal tersebut mendapat sanggahan dan kritikan berbagai pihak. Sehingga rencana tersebut ditunda eksekusi penjualannya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel