Pandangan Fraksi Partai Demokrat Soal Rendahnya Daya Beli Masyarakat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional 2020 yang terkontraksi - 2,07 persen. Angka ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, III dan IV mengalami kontraksi masing-masing -5,39 persen, -3,49 persen dan 2,19 persen.

Sedangkan inflasi juga turun dibandingkan tahun 2019 menjadi 1,68 persen sehingga mengindikasikan daya beli masya sangat turun.

"Rendahnya inflasi ini diindikasikan roda ekonomi belum berjalan maksimal, daya beli masyarakat tahun 2020 sangat turun," kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy dalam Sidang Paripurna DPR RI: Pandangan Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Meski begitu Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi nilai tukar rupiah yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Volatilitasnya masih bisa dijaga Pemerintah dan Bank Indonesia sehingga rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun 2020 Rp 14.577.

Lalu rata-rata lifting minyak bumi mencapai 707 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 983 ribu per hari. Hanya saja pencapaian ini masih dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah di tahun 2020.

"Lifting migas tidak mencapai target," kata dia.

Kemudian realisasi dana hibah tahun 2020 sebesar Rp 1.647,triliun atau 98 persen dari target yang ditetapkan. Dari angka tersebut Fraksi Partai Demokrat menilai terjadi penurunan sebesar 15,56 persen dibandingkan realisasi dana hibah tahun 2019.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rasio Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) memberi salam saat mengikuti Sidang Paripurna DPR 2021 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Jokowi membacakan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) memberi salam saat mengikuti Sidang Paripurna DPR 2021 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Jokowi membacakan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, perhatian juga ditujukan pada penurunan tax ratio yang masih mengalami penurunan 8,3 persen di tahun 2020 dari realisasi penerimaan pajak. Belanja negara juga banyak dianggarkan dan diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi realisasinya daya beli masyarakat masih tertahan.

"Kami cermati tingginya realisasi belanja negara ini buat belanja penanganan Covid-19, tapi belum mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat menuju pemulihan ekonomi masyarakat," kata dia.

Defisit anggaran yang terjadi juga menjadi perhatian penting lainnya. Sebab tingginya defisit tersebut justru menghasilkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 234,7 triliun di tahun 2020. Angka ini lebih besar dari SiLPA tahun 2019 sebesar Rp 46,6 triliun.

"Kondisi ini menunjukkan ketidakselarasan utang dan realisasi penggunaan utang. Ini namanya in-efisiensi dalam perencanaan pembiayaan," kata dia.

Selain itu, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Fraksi Partai Demokrat menilai penyaluran bantuan kepada dunia usaha lebih besar ketimbang yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Padahal kontribusi konsumsi masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program PEN belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena kontribusi konsumsi masih minus 2,63 persen selama tahun 2020m," kata dia.

Vera menambahkan Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah menindaklanjuti 26 temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Termasuk juga laporan keuangan kementerian yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel