Pandemi Belum Usai, Kadin: Akhiri Polemik Bisnis Tes PCR

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Isu mengenai bisnis tes PCR terus bergulir. Bahkan, disebutkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terlibat di dalamnya.

Merespon hal itu, pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menghentikan berbagai polemik terkait bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Polemik berkepanjangan yang dipicu mahalnya harga tes PCR sangat meresahkan pengusaha dan masyarakat, karena diduga ada pihak tidak bertanggung jawab, yang sengaja bermain di tengah pusaran bisnis tes PCR.

Demikian diungkapkan Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto.

Carmelita secara khusus mengajak semua pihak bersikap terbuka dan menggunakan data konkret untuk mengkaji keberlangsungan bisnis tes PCR sehingga masyarakat tidak terjebak dalam polemik PCR. Saat ini, banyak beredar informasi yang bias dan distorsi komunikasi yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran pemberitaan di media.

“Mari kita telaah bersama. Yuk, kita taruh semua fakta di meja dan kita amati bersama. Sehingga kita bisa melihat topik ini dengan lebih komprehensif, lebih jernih sehingga mengurangi bias informasi dan distorsi di tengah publik,” kata Carmelita, seperti ditulis, Sabtu (13/11/2021).

Ia mengatakan, disaat pengusaha secara bahu-membahu bersama pemerintah mengatasi pandemi, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi.

“Kita masih di tengah pandemi. Peperangan ini belum usai. Yes we won the last battle, but we still in the war. Jangan sampai polemik ini mengendurkan kewaspadaan kita, sehingga jika ada battle baru kita menjadi lengah dan kalah. Jangan. Kita harus terus waspada,” tegas dia.

Menurut Carmelita, saat ini pengusaha sangat serius berusaha memulihkan sektor kesehatan agar dapat membangkitkan kembali ekonomi nasional, yang terpuruk akibat terjangan gelombang pandemi Covid-19.

“Selama kesehatannya tidak berkembang, maka ekonominya juga melempem. Nah, dalam lintasan waktu inilah, kita sampai dalam momen polemik bisnis PCR, setelah gelombang Covid-19 beberapa bulan lalu yang sangat mengerikan itu mereda. Publik sekarang juga dibawa masuk ke polemik ini,” jelas dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selanjutnya

Tenaga kesehatan bersiap mengambil sampel lendir untuk tes usap PCR drive thru di halaman Rumah Sakit Pertamina Jakarta (RSPJ), Rabu (6/1/2021). Kegiatan tes usap drive thru di RSPJ digelar setiap hari mulai pukul 08.00 WIB- 16.00 WIB dengan tarif Rp900 ribu per orang. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Tenaga kesehatan bersiap mengambil sampel lendir untuk tes usap PCR drive thru di halaman Rumah Sakit Pertamina Jakarta (RSPJ), Rabu (6/1/2021). Kegiatan tes usap drive thru di RSPJ digelar setiap hari mulai pukul 08.00 WIB- 16.00 WIB dengan tarif Rp900 ribu per orang. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Diakui Carmelita, pemeriksaan PCR adalah salah satu instrumen dalam penanganan pandemi Covid-19, meskipun harganya mahal dan sebagian besar peralatan yang digunakan diimpor.

Pada sekitar April 2020, lanjutnya, uji specimen di Indonesia hanya sekitar 7.000-an per hari, dibandingkan Malaysia yang mencapai puluhan ribu per hari dan Korea Selatan berkisar ratusan ribu specimen per hari.

“Kita kedodoran waktu itu. Tentu, kondisi ini membutuhkan kerja bersama, dan pemerintah mulai mendorong tes di laboratorium swasta. Pada bulan Juni 2020, akhirnya 147 rujukan seluruh Indonesia sudah bisa melakukan uji specimen dan kita bisa melakukan hingga 15.000 test per hari,” jelas Carmelita.

Carmelita mengatakan, kerja sama pemerintah dan industri kesehatan akhirnya membuahkan hasil, dimana pada pertengahan tahun 2020, PT Bio Farma (Persero) berhasil memproduksi alat tes PCR. Bahkan, secara bersamaan banyak lokasi tes PCR dan antigen juga dibuka di berbagai daerah.

“Terus terang, tak semua laboratorium bisa melakukan pengujian. Tes harus dilakukan di laboratorium dengan standar Biosafety Level 2. Ini saya lho, yang bukan pengusaha di sektor kesehatan, jadi cukup objektiflah melihat. Saya melihat pemerintah, pelaku usaha baik swasta maupun BUMN bergerak cepat dan bersama-sama mengatasi pandemi dan meningkatkan kapasitas pengetesan tanpa menurunkan kualitasnya,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap semua pihak untuk bersikap dewasa dengan membuka data secara apa adanya sehingga penurunan harga tes PCR tidak menyulitkan pelaku usaha. Dikatakan, penurunan harga tes PCR sama seperti kebijakan Presiden Joko Widodo saat menerapkan BBM satu harga di Papua sehingga harganya sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

“Nah, karena tes PCR adalah golden standard dalam penanganan Covid-19, pemerintah juga mulai memikirkan untuk mendistribusikan dengan adil tes PCR ke seluruh Tanah Air dan memberikan subsidi untuk daerah-daerah yang berpotensi kenaikan kasus positif cukup tinggi,” Emanuel.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel