Pandemi Bikin Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Naik jadi 27,55 Juta Orang

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang (0,41 persen) dibandingkan posisi Maret 2020, juga meningkat 2,76 orang dibanding September 2019.

"Maka pada bulan September tahun 2021 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,9 persen," kata Kepala BPS, Suhariyanto, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2).

Dia mengakui, peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena pademi Covid-19. Namun peningkatan ini masih bisa ditahan oleh pemerintah seiring dengan program perlindungan sosial yang gencarkan, baik melalui bantuan langsung tunai, UMKM, hingga yang lainnya.

"Hanya saja jika dibandingkan dengan berbagai simulasi dan prediksi angka kemiskinan dari berbagai institusi, betul terjadi kenaikan tetapi kenaikannya sebetulnya tidak sedalam yang diduga," kata dia.

Dia mengatakan, pada Juni 2020 World Bank atau Bank Dunia membuat laporan terbaru terkait dengan angka kemiskinan di Tanah Air. Dalam laporan tersebut mengatakan jika pemerintah tidak melakukan program perlindungan sosial, maka angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat sebesar 10,7 persen sampai dengan 11,6 persen.

"Dan hasil BPS menunjukan meskipun terjadi kenaikan, kenaikannya pada september 2020 ini hanya 0,97 persen. Jadi ini menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah selama pandemi membantu mereka," jelasnya.

Apalagi pemerintah saat ini tengah memperluas perlindungan sosial ini tidak hanya menyentuh 40 persen lapisan masyarakat bawah, tetai juga diperluas mencapai 60 persen.

"Jadi kembali meskipun mengalami kenaikan penduduk miskin menjadi 10,19 persen hasil ini masih di bawah prediksi dari berbagai pihak karena adanya berbagai program perlindungan sosial yang diracnang oleh pemerintah," sebut dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Siap-Siap, Jumlah Penduduk Miskin Bakal Bertambah

Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran kali di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan peningkatan Gini Ratio tertinggi, yaitu naik 0,008 poin per Maret 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran kali di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan peningkatan Gini Ratio tertinggi, yaitu naik 0,008 poin per Maret 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan di 2020.

“Persentase penduduk miskin kita terus mengalami penurunan di 9,22 persen (2019) ini adalah angka persentase penduduk miskin terendah di dalam sejarah republik Indonesia itu sendiri, namun kita akan lihat tahun 2020 kita menghadapi tantangan akibat covid-19 yang akan menyebabkan peningkatan dari sisi kenaikan penduduk miskin dan tingkat pengangguran,” kata Sri dalam video conference Raker Komite IV DPD RI membahas RUU Pelaksanaan APBN 2019 dan RAPBN 2021, Rabu (9/9/2020).

Hal itu tercatat dalam capaian ekonomi pada 2019, dimana tingkat pengangguran Indonesia mengalami penurunan di 5,28 persen.

“Ini adalah tingkat pengangguran terendah dalam 5 tahun terakhir, lalu dari sisi indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan di 71, 92 (tertinggi dalam 6 tahun terakhir) dibanding tahun 2018 hanya 71,39,” katanya

Begitupun dengan persentase penduduk miskin di 2019 mengalami penurunan di angka 9,22 persen, dari sebelumnya 2018 di angka 9,66 persen.

Lantaran 2020, Sri menyebut kasus covid-19 masih meningkat trend kasusnya hingga 190.665 kasus yang positif covid-19. Demikian perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya covid-19 ini.

“Tahun 2020 kita mengalami kontraksi -5,32 persen, ini akibat pelaksanaan berbagai langkah-langkah penyebaran covid-19 melalui PSBB yang kemudian melemahkan sisi konsumsi, investasi dan ekonomi dunia juga mengalami kontraksi yang luar biasa sehingga ekspor melemah,” pungkasnya.

Cara Sri Mulyani Cegah Melambungnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Pemandangan perkantoran dan permukiman padat penduduk dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Pemandangan perkantoran dan permukiman padat penduduk dari kawasan Jembatan Besi, Jakarta, 5 Juni 2016. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memicu berbagai permasalahan, dari tata ruang, kemiskinan hingga kriminalitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pemerataan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan.

Dia meyakini membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah. Utamanya dalam menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Berbagai program pemerintah, khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran," kata Sri Mulyani dalam rapat paripuna, di DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,79,1 persen dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021.

Selanjutnya dalam data Sri Mulyani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,95 yang mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: