Pandemi, Kementerian PUPR tingkatkan layanan informasi perumahan

·Bacaan 2 menit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal terus meningkatkan layanan kebutuhan informasi yang dibutuhkan berbagai kalangan masyarakat terkait sektor perumahan di Tanah Air pada masa pandemi COVID-19.

"Kebutuhan informasi dan layanan publik di bidang perumahan di masa pandemi COVID-19 harus semakin ditingkatkan karena perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR M Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, koordinasi antarunit kerja, pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) serta inovasi pelayanan publik sangat diperlukan guna mempermudah akses informasi bidang perumahan pada masa pandemi.

Hidayat menerangkan pelayanan publik Ditjen Perumahan ke depan harus lebih ditingkatkan dan dilaksanakan dengan baik tidak hanya untuk lingkup internal Ditjen Perumahan tapi juga harus dapat menjangkau masyarakat secara luas, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi maupun media sosial.

"Salah satu yang kami upayakan mempermudah layanan kepada penerima manfaat program perumahan adalah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Melalui sistem tersebut kini pemerintah daerah dapat mengusulkan bantuan perumahan baik rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) secara online. Kami juga memiliki berbagai saluran penyebaran informasi dan publikasi melalui website www.perumahan.pu.go.id serta media sosial seperti instagram @perumahan_pupr, youtube @perumahan_pupr dan twitter @perumahan_pupr," paparnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan subsidi perumahan akan terus ditingkatkan walaupun terjadi refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.

"Walaupun kita ada refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, namun subsidi perumahan terus ditingkatkan, termasuk pada tahun 2022 nanti yang insya Allah subsidi itu akan terus ditambah untuk bisa mempercepat pembangunan penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam peluncuran Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas secara virtual di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun bagi 157.500 unit rumah subsidi pada 2021. Untuk bantuan subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp5,96 triliun, yang digunakan bukan untuk penerbitan KPR baru namun untuk membayar SSB ulang atau menggulung sejak 2015 untuk sebanyak 859.582 unit di mana Kementerian PUPR membayar untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya.

Sementara untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) disamakan jumlahnya untuk FLPP 2021 yakni 157.500 unit dengan jumlah anggaran Rp630 miliar.

Sedangkan usulan FLPP pada 2022, Kementerian PUPR mengusulkan sebesar Rp23 triliun bagi 200 ribu unit rumah subsidi. Alokasi anggaran FLPP tersebut kemungkinan diusulkan untuk didapat dari dana bergulir sebesar Rp3,9 triliun dan usulan DIPA 2022 sebesar Rp19,1 triliun.

Baca juga: Menteri PUPR tekankan pentingnya niat baik dalam pencegahan korupsi
Baca juga: Pemerintah bedah 1.405 unit rumah tidak layak huni di Riau
Baca juga: Kementerian PUPR bakal bangun rusun bagi Ponpes di Sulawesi Utara

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel