Panglima Angkatan Darat Thailand menandatangani pakta intelijen dengan Indonesia

BANGKOK (AP) - Perjanjian berbagi intelijen yang ditandatangani oleh panglima militer Thailand dan Indonesia tidak mungkin secara signifikan membantu Thailand mengakhiri pemberontakan separatis Muslim di wilayah selatannya, kata para analis, Rabu (15/1).

Lebih dari 7.000 orang telah tewas sejak pemberontakan berkobar pada tahun 2004.

Pakta yang ditandatangani Selasa (14/1) di provinsi Aceh Indonesia itu memperpanjang perjanjian kerja sama yang diluncurkan pada 2008. Panglima Angkatan Darat Thailand Jenderal Apirat Kongsompong mengatakan, pihaknya meningkatkan kerja sama dalam melacak para pelarian lintas perbatasan dan menyediakan pertukaran kunjungan dan pelatihan.

Apirat mengatakan dia berusaha selama kunjungannya untuk memahami bagaimana Indonesia mencapai penyelesaian dengan gerilyawan Muslim di provinsi Aceh pada tahun 2005. Dia mengatakan dia bertemu dengan mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka, yang berperang sengit demi kemerdekaan selama beberapa dekade.

Perjanjian damai Indonesia dengan para pemberontak memberi provinsi Aceh sejumlah besar otonomi, sebuah pendekatan yang belum dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah Thailand. Pemberontakan itu aktif di tiga provinsi paling selatan Thailand, satu-satunya yang mayoritas Muslim di Thailand yang mayoritas beragama Budha. Indonesia dan provinsi Aceh sebagian besar adalah Muslim.

Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia Jenderal Andika Perkasa mengatakan Apirat juga bertemu dengan Wali Nanggroe -- kepala negara simbolis Aceh --untuk bertukar pandangan yang "akan berguna untuk diterapkan dalam menghadapi pemberontakan di Thailand selatan."

Direktur sebuah lembaga pemikir yang memantau konflik mengatakan pemerintah Thailand masih fokus pada pendekatan militer untuk melawan pemberontak dan kurang memperhatikan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan yang memicu pemberontakan.

Srisompob Jitpiromsi, direktur Deep South Watch, mengatakan kepada The Associated Press bahwa pada tahun 2017, pihak berwenang Thailand mulai memfokuskan upaya penindasan pada kelompok pemberontak paling aktif, Barisan Revolusi Nasional (BRN) untuk menekannya agar bergabung dengan pembicaraan damai yang sedang berlangsung.

Srisompob mengatakan dia meragukan perpanjangan perjanjian dengan Indonesia akan membantu pihak berwenang Thailand terlibat dengan BRN, yang memiliki hubungan lebih dekat dengan tetangga selatan Thailand, Malaysia.

Seorang sarjana independen yang berspesialisasi dalam pemberontakan selatan, Rungrawee Chalermsripinyorat, mengatakan dia yakin kesepakatan Thailand dengan Indonesia dapat menandakan bahwa penindasan militer akan tetap menjadi mode dominan dalam manajemen konflik di wilayah selatan.

"Dilihat dari alokasi anggaran, tampaknya pemerintah kurang mementingkan dialog perdamaian formal," katanya.

Kekerasan terbaru dalam konflik terjadi pada Minggu, ketika sekelompok pria bersenjata menyerang pos militer di provinsi Narathiwat. Seorang sukarelawan pertahanan desa Thailand dan seorang tersangka pemberontak tewas dalam baku tembak dan 11 sukarelawan pertahanan lainnya terluka.