Panglima: Keterlibatan TNI Atasi Demo Tetap Proposional

  • Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    Merdeka.com
    Tak becus garap geotermal, Dahlan pecat bos PLN dan Pertamina?

    MERDEKA.COM. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyiapkan sanksi untuk Direktur Utama PLN Nur Pramudji dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam masalah pemanfaatan panas bumi menjadi sumber energi listrik. Menurut Dahlan, energi panas bumi atau geotermal selama ini tidak dimanfaatkan karena ada ketidakcocokan harga antara PLN dan Pertamina. …

  • Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Studentpreneur
    Pemuda Ini Dapatkan Milliaran Rupiah Dengan Membuat Jutaan Orang Terta …

    Bayangkan betapa bahagianya kalau Anda berhasil membuat puluhan juta orang tertawa, namun juga mendapatkan uang sampai puluhan milliar rupiah? Ray Chan, anak muda dari Hong Kong berhasil mewujudkannya dengan menciptakan situs komedi populer 9GAG. Tanyalah pada anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pengunjung setia 9GAG. Bahkan, saking populernya di Indonesia, sampai ada situs-situs lokal yang berusaha menjadi 9GAG-nya Indonesia. Saat ini, 9GAG dikunjungi oleh …

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan keterlibatan TNI dalam penanganan aksi demonstrasi oleh kelompok tertentu tetap dilakukan proposional, tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat.

"TNI terlibat dalam penanganan demonstrasi, unjukrasa, jika ada permintaan dari Polri, itu pun dilaksanakan sesuai kapasitas TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang. Karena bagaimana pun masalah aksi buruh ini merupakan masalah gangguan keamanan yang menjadi lingkup Polri," katanya, usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI dari Divisi-2/Kostrad di Malang (Jawa Timur) kepada Divisi-1/Kostrad di Cilodong (Depok, Jawa Barat), di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Agus menegaskan, TNI selaku komponen pertahanan negara dituntut mampu mempersiapkan diri sebaik-baiknya guna menghadapi berbagai ancaman dan gangguan keamanan yang terkait dengan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia.

"Jadi TNI selalu mempersiapkan diri terhadap segala kemungkinan, jadi manakala dibutuhkan kami sudah siap. Jangan sampai saat dibutuhkan, kami terlambat mengantisipasi. Semua dilakukan proposional," kata Panglima TNI menekankan.

Ia menambahkan, pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi akan difokuskan pada pengamanan obyek, fasilitas, sarana dan prasarana umum atau vital yang diperkirakan menjadi sasaran amuk massa.

"Jadi, keberadaan TNI tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, kecuali dengan pengunjuk rasa. Kita semua kan tidak ingin ada pabrik yang rusak, atau fasilitas umum lainnya rusak," katanya.

LSM kecam


Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh mengecam rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi para pekerja atau buruh, bahkan pelibatan militer itu dinilai sebagai langkah mundur reformasi TNI.

"Pelibatan TNI merupakan langkah mundur reformasi TNI," kata Staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Chrisbiantoro.

Penyataan sikap dari koalisi LSM yang terdiri atas KontraS, Imparsial, Maarif Institute, Indonesia Coruption Watch (ICW), Migrant Care, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) itu menanggapi janji Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris yang memerintahkan aparatnya memukul mundur jika para pendemo melakukan penjarahan dan pemblokiran jalan tol.

Chrisbiantoro menilai pelibatan militer tanpa adanya penilaian lebih dulu tentang kondisi lapangan juga melanggar UU TNI, bahkan akan membuat tumpang tindih antara tugas TNI dan Polri.

Direktur Eksekutif IDSPS, Mufti Makarim, mengatakan, pelibatan institusi TNI dalam menanggulangi persoalan aksi demonstrasi buruh dinilai bertentangan dengan semangat profesionalisme di tubuh TNI.

"Saya kira ini suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dalam semangat profesionalisme TNI. Kita tahu bahwa UU TNI mendorong TNI sepenuhnya dimaksimalkan untuk fungsi pertahanan bukan pada fungsi penanganan keamanan dalam negeri," kata Mufti.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...