Pansus RUU IKN DPR RI mulai inventarisasi masalah

·Bacaan 1 menit

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI mulai melakukan inventarisasi potensi masalah terkait rencana pemindahan IKN baru ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Kami perlu memperoleh masukan dan dukungan dari seluruh pihak di Provinsi Kaltim, seperti akademisi, masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, termasuk kalangan mahasiswa," ujar Anggota Pansus RUU IKN DPR RI G Budisatrio Djiwandono di Samarinda, Senin.

Ia mengatakan banyak hal perlu terus dikawal agar undang-undang yang akan dilahirkan benar-benar mendatangkan manfaat nyata untuk masyarakat luas, terutama masyarakat Kaltim.

Baca juga: Paripurna DPR tetapkan 30 nama anggota Pansus RUU IKN

Pansus RUU IKN DPR RI memberikan penekanan agar dilakukan rehabilitasi di lahan yang rusak di Kaltim. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan tidak hanya fokus di kawasan IKN, tetapi juga memperhitungkan daerah penyangganya.

"Ada beberapa kawasan yang selama ini lahannya terdegradasi sehingga harus segera ditangani. Jika tidak memperbaiki lahan yang rusak, maka dampaknya tentu akan banyak, di antaranya bencana banjir," katanya.

Budi yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan dalam hal ini Pansus RUU IKN DPR RI tidak memasang target untuk menyelesaikan RUU IKN, meski pemerintah menargetkan pada awal 2022 karena pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Baca juga: Paripurna DPR sahkan perubahan 30 anggota pansus RUU ibu kota negara
Baca juga: Pansus DPR menyepakati pembahasan RUU IKN dilanjutkan tim perumus

Hal ini disampaikan Budi saat diwawancarai setelah menyerap aspirasi masyarakat Kaltim yang digelar di salah satu hotel di Samarinda dengan tema "Silaturrahmi dan Menyerap Aspirasi untuk RUU IKN".

Untuk anggota pansus, DPR RI memangkas jumlah keanggotaan Pansus RUU IKN, yakni dari 56 orang menjadi 30 orang. Perubahan ini mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel