Panwaslu: Kades Terganjal SK Bupati

Kulon Progo (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan 20 kepada desa yang maju menjadi peserta Pemilu 2014 terganjal Surat Keputusan Bupati dalam tahapan perbaikan administrasi.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kulon Progo Yuli Sutradyo di Kulon Progo, Minggu, mengatakan berkas persyaratan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa (kades) membutuhkan waktu lama sehingga Panwaslu Kulon Progo pesimistis tahapan perbaikan administrasi peserta Pemilu 2014 akan lengkap hingga batas akhir 22 Mei 2013.

"Sebanyak 20 kepala desa (kades) aktif yang mendaftar menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Untuk mendapat SK Bupati, Inspektorat Daerah (Irda) Kulon Progo terlebih dahulu harus melakukan audit kinerja kades, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Yuli.

Hingga saat ini, kata Yuli, belum ada keputusan yang menetapkan berkas bacaleg kades cukup menggunakan surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai kades yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB).

"Ini akan menjadi persoalan baru sebelum ditetapkan daftar calon tetap (DCT) peserta pemilu untuk menjadi Anggota DPRD Kulon Progo," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi setiap bacaleg seperti legalisir ijazah, surat keterangan pengunduran diri dari partai politik lama, hingga masalah foto tetap menjadi persoalan utama.

"Persyaratan untuk maju menjadi bacaleh sebanyak 19 berkas. Jumlah persyaratan ini sangat banyak dibandingkan persyaratan pada Pemilu 2009 dan dirasa menyulitkan bacaleg. Untuk itu, kami akan melakukan pengawasan secara seksama untuk tahapan perbaikan berkas bacaleg ini," kata dia.

Ketua KPU Kulon Progo Siti Ghoniyatun mengatakan ada sebanyak 402 berkas bacaleg yang terdaftar di KPU, sebanyak 62 persen atau 247 berkas bacaleg dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Sementara 155 berkas dinyatakan lolos verifikasi.

Masalah dalam kelengkapan berkas bacaleg, kata Siti diantaranya ijazah yang belum dilegalisir, atau ijazah yang diserahkan baru satu dari seharunya rangkap tiga, belum ada lampiran keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba.

Dia mengatakan, parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas dari 9 Mei hingga 22 Mei 2013 dan diperbolehkan melakukan konsultasi untuk kelengkapan pemberkasan.

"Perbaikan berkas hanya dilakukan sekali. Untuk itu, bagi parpol yang masih membutuhkan informasi kami persilakan ke KPU. Kami juga siap melayani parpol yang ingin konsultasi kelengkapan berkas administrasi," kata Siti.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.