Para Calon Bupati Madiun Ditantang Sumpah Pocong  

TEMPO.CO, Madiun - Hawa politik jelang Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Madiun menghangat. Sehari menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, sejumlah aktivis antikorupsi berunjuk rasa, Rabu, 23 Januari 2013. Mereka menantang para calon bupati dan wakil bupati bersumpah pocong.

Massa dari Front Pemuda Kerakyatan (FPK) tersebut membentangkan banner bertuliskan "Beranikah Sumpah Pocong Bagi Para Kandidat yang Mau Merebut Amanat Rakyat". Ketua FPK Kabupaten Madiun Edi Waluyo mengatakan, calon dalam pilkada di negeri ini cenderung ingkar janji dan berbohong. "Dalam sebuah survei, 92,18 persen janji pilkada tidak dipenuhi," katanya, tanpa menyebut sumber survei tersebut. Maka, menurut dia, sumpah pocong bisa jadi cara ampuh sebagai bagian dari kontrak politik. 

Ia prihatin dengan dinamika politik di balik Pilkada Kabupaten Madiun. "Salah satu calon inkumben yang akan maju lagi tersandung hukum, ini bahaya," katanya. FPK mengkritik Bupati Madiun Muhtarom yang bakal mencalonkan lagi dalam Pilkada 2013. Muhtarom dilaporkan dan dituduh menggunakan ijazah palsu saat Pilkada 2008 lalu. Namun, tuduhna itu hingga kini belum terbukti. Keabsahan ijazahnya pernah digugat secara perdata oleh kalangan LSM tahun 2012, tetapi gugatan perdatanya ditolak pengadilan. 

Kini ijazah Muhtarom, khususnya ijazah SD, digugat secara pidana dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Kasusnya ditangani Kepolisian Resor Madiun Kota dengan pertimbangan locus delicti (lokasi kejadian) berada di kantor KPU Kabupaten Madiun yang berada di Jalan Suhud Nosingo No 6 Kota Madiun.

FPK juga mengkritik kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Madiun di bawah pimpinan Muhtarom. FPK menyorot empat kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan setempat, antara lain korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) tahun 2010 dengan kerugian Rp 77 juta, Dana Bantuan Korban Bencana Alam di Bakesbangpolinmas tahun 2011 Rp 30,25 juta, Tunjangan Penghasilan Perangkat (TPP) Desa tahun 2011 Rp 1,6 miliar, dan proyek fisik Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2011 Rp 31,2 miliar serta proyek non-fisik DAK Pendidikan tahun 2010 Rp 23,7 miliar. 

"Kami berharap masyarakat pandai-pandai memilih. Kalau salah memilih, konsekuensinya akan sengsara lima tahun," ujar aktivis FPK lainnya, Tri Joko Kuncoro. 

Unjuk rasa dijaga puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aparat tak mengizinkan massa masuk ke kantor Pemkab. Massa akhirnya melakukan orasi di depan pintu gerbang kantor Pemkab dan membakar patung mayat sebagai tanda matinya demokrasi. Tak satu pun pejabat Pemkab menemui massa. Setelah puas berorasi, massa membubarkan diri. 

Terpisah, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Abdul Malik mengatakan, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dibuka mulai 24 hingga 31 Januari 2013. "Pendaftaran mulai besok," katanya.

Sejumlah partai besar seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi bakal mengajukan calon bupati dan wakil bupati. Bupati Madiun Muhtarom yang juga Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Madiun diprediksi bakal maju kembali sebagai calon bupati.

Wakil Bupati Madiun yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Madiun Iswanto diprediksi juga mengincar kursi bupati. Bekas Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Sukiman juga dikabarkan akan mencalonkan dalam Pilkada Kabupaten Madiun 2013.

ISHOMUDDIN

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.