Para Orangtua Laporkan Sekolah di Depok karena Uang Study Tour

Ezra Sihite, Zahrul Darmawan (Depok)
·Bacaan 3 menit

VIVA – Sejumlah orangtua dan wali siswa Yayasan Pendidikan Bina Taruna Bangsa (Bintara) Depok, Jawa Barat melaporkan kasus dugaan penggelapan dana study tour ke polisi dengan nomor laporan STPLP /568/K/III/2021/PMJ/Restro Depok pada Jumat 26 Maret 2021.

Belakangan diketahui, persoalan itu ternyata telah bergulir sejak 2020.

Salah satu orangtua murid, Eva Roma mengatakan, dirinya telah membayar biaya study tour sebesar Rp3 juta-an. Namun ternyata rencana perjalanan Depok-Bali untuk sejumlah siswa SMP dan SMP Bintara itu telah dibatalkan.

“Saya mewakili orangtua murid melaporkan dugaan penggelapan dana study tour,” katanya didampingi pengacara Herman Dionne dan tim saat ditemui di Polres Metro Depok pada Sabtu 27 Maret 2021

Langkah ini ditempuh kata Eva karena sampai sekarang belum ada itikad baik dari pihak yayasan.

“Untuk saya pribadi uang saya yang masuk sudah Rp3 juta dan itu masih menggantung di sekolah itu. Sampai saat ini belum dikembalikan dan belum ada transparansi,” kata dia.

Alih-alih dikembalikan, pihak yayasan kata Eva malah memutuskan secara sepihak agar uang tersebut dialihkan untuk iuran SPP April-Mei 2021 senilai Rp1.325.000.

“Saya tidak setuju jika dana itu dialihkan untuk bayaran SPP. Saya sudah bayar sendiri sampai bulan Mei.”

Tak hanya itu, Eva juga menyesalkan adanya dugaan intimidasi yang dialami anaknya. Ia sinyalir, hal itu ada kaitannya dengan tuntutan tersebut kepada pihak sekolah.

“Ini ada intimidasi kepada siswa, dialami oleh anak saya, pada hari kedua anak saya tidak bisa login untuk mengikuti pra ujian sekolah. Itu dari mata pelajaran pertama sampai mata pelajaran kedua,” ujarnya

Padahal kata Eva, ia telah melunasi pembayaran SPP sampai dengan periode Maret dan Mei 2021.

Tak jauh berbeda dengan Eva, orangtua siswa lainnya bernama Aulia mengaku bahwa mereka
terpaksa menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan atas persoalan tersebut.

“Kami mencari penyelesaian permasalahan dana study tour anak-anak yang sudah kami bayarkan.”

Berbeda dengan Eva, Aulia mengaku telah melunasi biaya study tour sebesar Rp3.950.000. Ia juga mengakui adanya dugaan intimidasi dari oknum pihak yayasan.

“Memang ada, bahwa dari oknum pihak yayasan mengatakan bahwa kalau anak-anak tidak melunasi SPP-nya sampai Mei, maka anak-anak itu terkendala. Kami ada bukti WA-nya,” ujarnya.

“Padahal kita sudah bayarkan sampai Maret di mana ujian tersebut dilaksanakan pada bulan Maret, tapi dari pihak sekolah mengharuskan kami untuk membayar sampai bulan Mei,” timpalnya.

Kemudian ia juga mempersoalkan surat keputusan dari pihak sekolah yang terkesan sepihak.

“Ada surat edaran yang mengharuskan kami menyetujui agar dana study tour Rp1.350.000 dialokasikan untuk SPP sampai Mei dan itu pun ditambahkan lagi Rp25 ribu untuk Juni."

Aulia mengatakan, pihaknya hanya ingin ada kejelasan tranparansi anggaran.

Sementara itu Kepala Bagian Humas Yayasan Pendidikan Bintara, Ervan D Pribadi mengatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak karena sedang fokus pada pembelajaran apalagi saat ini sedang berlangsung ujian.

“SMP maupun SMA Bintara saat ini fokus pada pembelajaran siswa terutama ada siswa. Kalau statement proses hukum saya tidak pada kapasitas itu, silakan hubungi lawyer kami,” katanya.

Dia me pihaknya saat ini sedang dalam suasana bahagia karena beberapa hari lalu sejumlah murid berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri favorit mereka.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Yayasan Pendidikan Bintara, Yosef mengatakan, karena kasus ini sudah masuk ranah hukum maka pihaknya akan menunggu proses penyelidikan lebih lanjut.

Namun yang jelas kata Yosef, tidak ada penggelapan dana study tour seperti yang dituduhkan oleh perwakilan orangtua murid dan kuasa hukumnya.

“Kami tidak melakukan itu. Saya tidak bisa menjawab detail lagi karena dari pihak orangtua murid dan pengacaranya katanya sudah melayangkan laporan, ya tinggal ditunggu saja proses hukumnya gimana,” kata dia

“Tapi yang jelas kami tidak melakukan itu (penggelapan dana) tinggal pembuktian saja, karena ini sudah masuk ranah hukum dan saya tidak ingin mencampuri dan mempengaruhi ranah Kepolisian,” kata dia lagi.