Para Pegiat Pemilu Launching Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Gabungan masyarakat sipil pegiat Pemilu yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 me-launching Gerakan Masyarakat Sipil untuk “Pilkada Sehat” pada Jumat (14/08/2020) di D Hotel, Jakarta. Kesembilan lembaga tersebut di antaranya LIMA, JPPR, Tepi Indonesia, SPD, Exposit Strategic, FORMAPPI, Puskapol UI, KIPP, dan PARA Syndicate.

Menurut mereka Pilkada Serentak 2020 penting untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Semua pihak mesti ikut menyukseskan Pilkada serentak di 270 daerah, karena Pilkada merupakan momentum solidaritas politik untuk kebangkitan nasional melawan pandemi Covid-19.

“Pilkada sehat ini memang ingin menegaskan bahwa kita bisa menjalankan Pilkada berkualitas yang demokratis meskipun dalam situasi pandemi Covid,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampouw.

Melalui “Pilkada Sehat” ini, Jeirry mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan ingin membangun optimisme publik bahwa bangsa Indonesia tetap bisa menjalankan agenda demokrasi secara sehat, dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat pada tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan.

“Kita berharap dengan launching “Pilkada Sehat” ini kita akan membangun optimisme publik secara bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi kita dalam proses pelaksanaan Pilkada Tahun 2020,” ujar Jeirry.

Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Launching Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat pada Jumat (14/08/2020) di D Hotel, Jakarta.
Launching Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat pada Jumat (14/08/2020) di D Hotel, Jakarta.

Sementara itu Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz menyebutkan pada Tahun 2020 tercatat 75-80 negara yang melaksanakan Pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Memang terdapat beberapa negara yang melakukan penundaan, baik bergeser dalam hitungan bulan maupun ditunda ke tahun berikutnya.

“Misalnya Singapore yang ditunda sampai 2021, tetapi sebagian lagi ada sekitar 30-an negara termasuk teritorial, salah satunya adalah Indonesia yang juga melakukan Pemilu di tengah situasi pandemi,” ujar August.

Oleh karena itu, kata August, tidak ada alasan lain selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi.

“Baik segala kisah sukses ataupun yang sebaliknya dari 29 negara yang lain,” ujarnya

Lebih lanjut August mengatakan, Pilkada merupakan momentum yang sangat masif dalam menggerakkan jutaan orang.

“Oleh karena itu kita tidak lagi menemukan momentum yang sangat masif, kecuali di Tahun 2020, (yaitu) momen Pilkada. Untuk menjadikan semacam konsensus bersama agar semua pihak baik sektor negara, sektor swasta termasuk sektor politik dan sektor masyarakat sipil semua bergerak,” kata August.

Momentum Menyehatkan Demokrasi

Senada dengan hal itu, Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Pilkada 2020 ini mesti menjadi momentum bagi masyarakat di daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 untuk memastikan calon pemimpin mereka itu betul-betul sehat, baik jasmani maupun rohani, termasuk track recordnya. Calon pemimpin daerah diharapkan benar-benar memiliki niat untuk membenahi daerahnya, termasuk mengatasi persoalan yang timbul akibat Covid-19.

“Nah ini momentumnya, kita perbaiki, kita pastikan nanti setelah terpilih Tahun 2021 grafik Covid menurun. Bahwa Pilkada 2020 ini momentum bagi kita menyehatkan demokrasi kita plus sekaligus menyehatkan badan kita, tubuh kita dan pola politik kita,” tandas Ray Rangkuti.

Sementara itu, Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu, Jojo Rohi, menyampaikan problem yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menggabungkan satu konsep Pemilu yang luber-jurdil, di samping tetap disiplin terhadap protokol kesehatan.

“Bagaimana menjalankan protokol kesehatan sembari juga menjaga kualitas demokrasi kita tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar Jojo Rohi.

Untuk itu, kampanye menjadi tahapan yang paling krusial dalam mencegah penularan Covid-19 dengan disiplin terhadap protokol kesehatan. Untuk itu, ujar Jojo, harus dicari formula tertentu yang disepakati bersama, baik oleh peserta Pilkada maupun penyelenggara, pemerintah, dan stakeholder, serta masyarakat yang terlibat dalam Pilkada.

“Kampanye melalui online, manfaatkan jaringan media sosial, juga memanfaatkan media komunikasi yang lain misalnya TV, radio dan media cetak dimaksimalkan sehingga kandidat tidak perlu turun ke publik. Biarlah media langsung menjangkau ke rumah-rumah publik,” ujarnya.

(*)