Para Pesohor Terseret Korupsi Bupati Mamberamo Tengah

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan pelbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah, Papua. Pengusutan dilakukan KPK dengan memeriksa sejumlah saksi diduga menerima aliran uang dari tersangka Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Para saksi itu di antaranya presenter televisi Brigita Purnawati Manohara dan penyanyi Nowela Elizabeth Auparay. Satu per satu para pesohor tersebut diperiksa secara estafet penyidik lembaga antirasuah lantaran terseret kasus dugaan korupsi Bupati Mamberamo Tengah.

Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap Brigita Manohara. Perempuan kelahiran Jakarta, 2 November 1985 itu menjalani pemeriksaan perdana pada Senin (25/7).

brigita manohara diperiksa kpk
brigita manohara diperiksa kpk

Antara

Saat diperiksa penyidik KPK, Brigita tak menampik mengenal Ricky Ham. Bahkan dia mengakui pernah menerima aliran uang dan hadiah dari Ricky Ham.

Namun menurut Brigita, uang itu sebagai bentuk apresiasi kepadanya sebagai presenter dan konsultan komunikasi. Uang dan hadiah itu pun sudah dikembalikan Brigita ke KPK.

Bukti pengembalian uang Rp480 juta itu dilakukan saat Brigita kembali menghadiri panggilan penyidik pada Jumat (29/7) kemarin. Brigita mengaku uang dan hadiah yang diterima dari Ricky Ham sebagai bentuk apresiasi atas profesinya sebagai presenter dan konsultan komunikasi.

"Yang jelas hanya melengkapi berkas sama menyerahkan bukti yang kemarin aku sudah sampaikan bahwa aku sudah mengembalikan seluruh uang dan juga barang yang diduga merupakan hasil dari korupsinya RHP," kata Brigita di gedung KPK.

nowela idol di bareskrim
nowela idol di bareskrim

©2022 Merdeka.com

Nowela Dicecar soal Undangan Menyanyi dari Ricky Ham

Hal senada diakui Nowela kepada penyidik KPK. Juara ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2014 itu mengatakan bahwa menerima uang dari Ricky Ham sebagai upah honor bernyanyi di acara Partai Demokrat pada 2021 lalu. Ricky Ham yang kini menjadi buronan KPK diketahui merupakan kader Partai Demokrat.

Hanya saja, Nowela tak merinci jumlah uang diterimanya dari Ricky Ham. Dia hanya menyebut tim penyidik tak memintanya mengembalikan uang tersebut.

"Ya pokoknya itu profesional saya, nyanyi sih. Jadi, kontraknya sebenarnya sama manajer saya, kontraknya, cuma memang kebetulan karena nama saya yang nyanyi, jadi saya dimintai keterangan," ujar Nowela usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/7).

Sita Aset Tersangka Ricky Ham

Selain memeriksa Brigita dan Nowela, KPK juga menyita aset diduga milik Ricky Ham. Aset yang disita di antaranya mobil dan rumah.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah tempat di kawasan Tangerang Selatan pada Jumat, 22 Juli 2022. "Aset dimaksud antara lain berupa rumah maupun kendaraan bermotor berupa mobil," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dia mengatakan, aset-aset yang disita itu akan dianalisis dan dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan tersangka untuk melengkapi berkas perkara penyidikan kasus dugaan suap serta gratifikasi pelaksanaan pelbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.

"Penyitaan aset ini juga sebagai bagian upaya awal pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para pelaku korupsi," kata dia.

Ricky Ham Buron

KPK sebelumnya menetapkan Ricky Ham menjadi buronan. Dia masuk dalam dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran tak kooperatif saat diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan pelbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

KPK menduga Ricky Ham kabur dari panggilan paksa tim penyidik lembaga antirasuah dibantu orang terdekat. KPK sudah meminta keterangan pihak-pihak diduga turut membantu pelarian Ricky Ham. Pemeriksaan terhadap orang terdekat itu untuk mengetahui lokasi Ricky Ham saat ini.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah Ricky Ham bersama tiga orang lain bepergian ke luar negeri. KPK menyatakan pengumuman tersangka, konstruksi perkara hingga pasal disangkakan terhadap tersangka ketika penyidikan cukup dan dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

KPK menegaskan tidak segan menjerat pidana pihak membantu pelarian Ricky Ham. KPK bakal menerapkan Pasal 21 UU Tipikor kepada pihak yang turut membantu menyembunyikan Ricky Ham.

"Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," ujar Ali.

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan, 'Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.'

Ricky Ham Tak Patuh Lapor LHKPNg

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Ricky Ham tercatat tak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ricky Ham hanya sekali melaporkan harta kekayaan pada 2018. Pelaporan dilakukan Ricky Ham saat mencalonkan diri menjadi calon bupati di Mamberamo Tengah.

"Benar. Sesuai data pada elhkpn, tercatat yang bersangkutan melaporkan satu kali dalam kapasitas sebagai calon bupati," ujar Ali.

Dalam laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses Liputan6.com, tercatat Ricky Ham memiliki kekayaan senilai Rp 2.246.895.117 atau sekitar Rp 2,2 miliar. Harta itu dia laporkan pada 12 Januari 2018.

Dalam laman tersebut tercatat Ricky Ham memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Jayawijaya, Papua, senilai Rp1.563.600.000. Dua mobil senilai Rp370 juta dan harta bergerak senilai Rp229 juta.

Ricky Ham juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp84.295.117. Saat itu Ricky tercatat tidak memiliki surat berharga maupun utang. [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel