Para senator AS silang pendapat dengan Big Tech soal kekebalan hukum dan politik

·Bacaan 4 menit

Washington (AFP) - Capitol Hill silang pendapat dengan Silicon Valley Rabu menyangkut perlindungan hukum dan sensor di media sosial dalam dengar pendapat yang sengit satu sepekan sebelum Hari Pemilu di mana bos Twitter Jack Dorsey mengakui bahwa platform-platform perlu berbuat lebih banyak guna "mendapatkan kepercayaan."

Dorsey -bersama dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg dan kepala Google Sundar Pichai- dipanggil Senat untuk bersaksi melalui tautan video guna memperdebatkan undang-undang yang dikenal sebagai Ayat 230 yang melindungi platform mereka dari tanggung jawab atas apa yang diposting para pengguna mereka.

Dengan pemilu yang kian dekat, para eksekutif teknologi menghadapi tekanan yang kian besar agar melindungi pengguna dari penyebaran cepat informasi palsu sambil tetap tidak melibatkan diri dalam keributan politik.

Namun demikian langkah penyeimbangan yang rumit itu membuat marah Partai Republik yang tidak percaya Silicon Valley atas apa yang mereka anggap penindasan terhadap suara konservatif, sebaliknya Demokrat khawatir platform-platform itu tidak melakukan cukup banyak dalam melawan disinformasi.

"Kekhawatiran saya adalah platform-platform ini telah menjadi penengah yang kuat tentang apa yang benar dan konten apa yang bisa diakses pengguna," kata Roger Wicker, Ketua Komisi Perdagangan yang berasal dari Partai Republik.

Sang senator mengatakan panel ini memiliki "lusinan contoh konten konservatif yang disensor" dan mempertanyakan Dorsey tentang bagaimana platform itu memutuskan cara memberi label atau menghapus konten.

"Platform Anda memungkinkan diktator asing memposting propaganda tanpa batasan namun Anda rutin membatasi presiden Amerika Serikat," kata Wicker, menunjuk pada satu pesan di China yang menuduh militer AS membawa virus corona.

Tepat pada waktunya, Presiden Donald Trump, yang menghadapi tugas berat agar terpilih kembali pada 3 November, menyampaikan sendiri kritiknya dengan memanfaatkan Twitter untuk menuduh Big Tech menutupi "korupsi" yang dilakukan lawannya, Joe Biden.

Dia mengulangi tuduhan favoritnya bahwa media baik yang lama maupun yang baru juga korup, dan terlibat dalam memberikan "Penekanan terhadap Berita", dengan menyeru parlemen agar "Mencabut Ayat 230!"

Namun demikian, Dorsey yang menjadi berjanggut panjang yang khas selama pandemi, adalah awalnya sasaran utama celaan para para anggota parlemen.

Senator Ted Cruz, seorang Republikan dari Texas yang sepertinya kesal, menyebut Twitter "membungkam rakyat" dan menuduh perusahaan itu memblokir ujaran politik yang tidak disetujuinya.

Kadang-kadang berteriak, dia menegur Dorsey atas keputusan Twitter dalam membatasi akses ke artikel New York Post yang sumbernya meragukan yang mengajukan tuduhan korupsi terhadap putra Biden.

"Tuan Dorsey siapa yang telah memilih Anda dan memberi Anda tanggung jawab atas apa yang boleh diberitakan oleh media dan apa yang boleh didengar oleh rakyat Amerika?" serang Cruz.

Dorsey menjawab bahwa keputusan memblokir tautan ke berita itu "salah" dan sudah diperbaiki.

"Kami menyadari bahwa kami perlu mendapatkan kepercayaan lebih banyak lagi," kata Dorsey. "Kami menyadari akuntabilitas yang lebih besar diperlukan untuk menunjukkan niat kami dan untuk menunjukkan hasilnya."

Cruz juga mengecam Google, dan apa yang dia duga sebagai "kesediaannya untuk memanipulasi hasil pencarian demi mempengaruhi dan mengubah hasil pemilu."

Sementara reformasi Ayat 230 didukung oleh kedua belah pihak di Senat, perdebatan itu jelas terasa sangat partisan di mana Senator dari Demokrat Richard Blumenthal menuduh Republik memanfaatkan dengar pendapat ini sebagai sepak bola politik.

"Saya terkejut rekan-rekan Republik saya memanfaatkan dengar pendapat ini beberapa hari sebelum pemilu ketika mereka sepertinya ingin mem-bully dan menakut-nakuti platform-platform untuk berusaha mencondongkan mereka agar mendukung Presiden Trump."

Para eksekutif teknologi ini sebelumnya membela Ayat 230 dalam kesaksian tertulis sambil mengingatkan bahwa reformasi yang diusulkan itu dapat mengarah kepada konten online yang lebih berbahaya dan kasar, dan akan membatasi, bukannya memperluas kebebasan berekspresi.

Pichai mengatakan undang-undang itu, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi 1996, "telah menjadi dasar bagi kepemimpinan sektor teknologi di AS."

Dia mengingatkan panel itu agar "menyadari dengan sangat konsekuensi dari .. perubahan terhadap bisnis dan pelanggan" yang diakibatkan dari revisi undang-undang ini.

Dorsey mengatakan dalam kesaksiannya yang disiapkan bahwa Ayat 230 memberikan fleksibilitas kepada layanan online untuk menghapus "ujaran kebencian" dan konten tidak pantas lainnya, dan bahwa undang-undang tersebut mendukung dunia media sosial di mana siapa pun boleh memposting komentar.

Sementara itu Zuckerberg tampak terbuka kepada reformasi hukum yang mengejutkan para pembela hak digital itu.

"Saya yakin Kongres harus memperbarui undang-undang guna memastikan hal itu berfungsi sebagaimana mestinya," kata Zuckerberg dalam sambutan tertulisnya.

Jesse Blumenthal, seorang aktivis hak digital pada Charles Koch Institute, menyebut Zuckerberg sepertinya berubah pikiran dan mencatat bahwa "membuka pintu ini berpotensi menjadi langkah mundur bagi kebebasan berekspresi."

Para aktivis hak digital mengatakan perhatian kepada Ayat 230 adalah salah arah, dan berbagai macam tindakan itu akan tidak konstitusional atau kontraproduktif.

"Semua orang tergantung kepada (Ayat 230), mulai blog kecil sampai platform internet besar," kata Ashkhen Kazaryan, kepala kebebasan sipil pada LSM aktivis TechFreedom.

rl/ft