Partai Demokrat: Bila Moeldoko Kesatria, Seharusnya Tidak Jadi Beban Pemerintah

·Bacaan 1 menit
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat wawancara dengan KLY di Jakarta, Rabu (16/1). Dalam wawancara tersebut Moeldoko memaparkan kinerja kerja pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat meminta Moeldoko tak lagi menjadi beban pemerintah dengan tetap berada di lingkar istana.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi putusan pemerintah menolak KLB Deli Serdang.

"Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, namun jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Partai Demokrat, kata Kamhar, juga mempersilakan kubu Moeldoko membawa permasalahan KLB Demokrat ke jalur PTUN. Namun, ia mengingatkan bahwa sejak awal KLB itu ilegal.

"Memang ada hak hukum (PTUN) yang mereka miliki untuk mencari jalan mewujudkan ambisinya, namun kami tegaskan tak ada legal standing bagi mereka untuk menyelenggarakan KLB," katanya.

Jika Menempuh PTUN

Nantinya, apabila Kubu Moedoko benar menempuh jalur PTUN, Kamhar menyebut hal itu semakin mengesahkan Moeldoko gila kekuasaan.

“Jika langkah ini mereka tempuh, hanya semakin menegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif dan aktor kunci dari pembegalan demokrasi dan Partai Demokrat karena syahwat politiknya tak bisa dibendung dan dikendalikan," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: