Partai Koalisi Pemerintah Disarankan Berlanjut di 2024

Agus Rahmat, Edwin Firdaus
·Bacaan 2 menit

VIVA – Politik di Tanah Air selalu diwarnai lahirnya dua kubu, seperti di Pilpres 2014 dan 2019. Untuk meminimalisir situasi seperti yang terjadi itu, partai pendukung pemerintah saat ini diharapkan tetap bisa bersama di Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Dr Yulius Yohanes mengatakan, demi stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri, diharapkan parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini melanjutkan koalisinya di 2024.

Hal itu dikemukakan Yulius Yohanes, menanggapi Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, terkait dinamika politik pada tahun 2021 setelah rampungnya Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Bela Negara Versi Ketua KPK Adalah Lawan Kolonialisme Korupsi

“Dalam teori demokrasi, stabilitas politik menjadi sangat penting. Apabila PDIP, Gerindra dan Golkar bisa berkoalisi kembali, dijamin siapa pun yang diusung menjadi Presiden tahun 2024, pasti mampu menciptakan stabilitas politik, dan sebagai desain besar menghantarkan Indonesia menjadi negara maju ke-5 dunia pada tahun 2030, sebagaimana diramalkan banyak analis dari luar negeri,” kata dia, dalam keterangannya, Minggu, 20 Desember 2020.

Diketahui, partai pendukung pemerintah di DPR-RI, selain PDIP, adalah Gerindra, Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara partai peraih suara terbesar di DPR hasil Pemilu 2019 adalah PDIP, Gerindra dan Golkar.

“Sehingga paling tidak harus mempertahankan koalisi demi stabilitas politik di dalam negeri menghadapi Pilpres 2024,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, permasalahan politik nasional mendatang di 2024 kemungkinan masih akan diwarnai dengan isu sektarian.

Tetapi, menurutnya, masyarakat sudah bosan dengan isu-isu agama yang hanya akan menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Mungkin saja, cuma kan sudah enggak relevan lagi, karena isunya sudah basi. Melihatnya ini kan isu-isu agama, isu-isu sektarianisme itu kan cuma ramai di permukaan tidak terlampau berdampak pada elektabiltas calon,” kata Adi Prayitno.

Terkait dua skenario luar biasa partai politik di Pilpres 2024 yang diungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, Adi melihat opsi Prabowo berkoalisi dengan PDIP pada Pilpres 2024 jauh lebih memungkinkan karena peluang koalisi Gerindra dan PDIP masih ada.

Diketahui, Qodari sempat menjelaskan kemungkinan dua skenario luar biasa menjelang Pilpres 2024.

Pertama, berduetnya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Jika amandemen UUD 1945 dilakukan dengan mengubah masa jabatan Presiden RI dari sebelumnya hanya dua periode menjadi tiga periode. Kedua, Prabowo maju sebagai calon presiden dengan wakilnya berasal dari PDI Perjuangan.

“Kemungkinan opsi yang kedua, kalau Gerindra dan PDIP ya cukup mungkin karena lagi mesra-mesranya. Tapi untuk opsi pertama ya sudahlah enggak usah. Selain memang harus amandemen UUD 1945, mengubah regulasi, ini sudahlah Jokowi cukup 2 periode,” kata Adi.

Wacana soal tiga periode masa jabatan presiden, menurut Adi, seharusnya itu tidak muncul ke permukaan karena tidak bagus dalam tatanan demokrasi di Indonesia.

“Cukup dua periode, enggak perlu nambah, enggak bagus buat demokrasi, demokrasi kita kan sudah bagus sirkulasinya. Nah tapi kalau yang kedua itu sangat mungkin terjadi, kan belum pernah terjadi, sangat mungkin koalisi Gerindra dan PDIP,” jelas Adi. (ase)