Partai NasDem Tidak Pedulikan Penulisan Nama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem mengaku tak terlalu memikirkan penulisan Partai Nasional Demokrat, sebagai satu dari 10 peserta pemilu, meski secara hukum bakal problematik.

Penulisan nama partai merujuk SK KPU No 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang 10 partai lolos dan tidak lolos.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan, saat mendaftarkan badan hukum partai ke Kementerian Hukum dan HAM, pihaknya memakai nama Partai Nasdem, bukan Partai Nasional Demokrat, begitu juga saat daftar ke KPU.

"Jadi itu urusan KPU, bukan urusan kami. Karena, KPU yang memverifikasi ke Kemenkum-HAM. Kami tidak mendaftar dua kali ke KPU. Kalau pendaftaran kami dalam berkas Partai NasDem," ujar Rio yang sebelumnya menjabat Ketua Umum Partai NasDem, saat dikonfirmasi Tribunnews.com di Jakarta, Senin (4/2/2013).

Rio mengaku tidak terlalu meneliti lampiran SK KPU yang memutuskan 10 peserta pemilu dan 24 partai tak lolos peserta pemilu, berdasarkan sidang pleno awal Januari 2013.

Ia juga tak mau mencampuri jika pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, suatu hari menggugat KPU karena salah mencantumkan nama.

Ketika ditanyakan apakah Partai NasDem tidak mempermasalahkan kesalahan pencantuman nama, Rio menjawab, "Begini, disebut Partai NasDem, kadang disebut Partai Nasional Demokrat. Jadi biarkan saja. Yang penting di mana-mana kami menyebut Partai Nasdem."

Rio mencontohkan Partai Golkar, di mana tak sedikit orang menyebutnya Partai Golongan Karya. Begitu juga dengan PBB, yang didaftarkan dengan Partai Bulan Bintang. Sehingga, Partai NasDem tak mempersoalkan itu.

"Yang pasti di mana-mana, baik di lembar yang diperiksa KPU, namanya Partai NasDem, enggak ada Partai Nasional Demokrat. Dibacakan saat itu Partai NasDem. Ya biarkan saja. Itu urusan dia. Partai Golkar dalam kurung Golongan Karya. Yang penting publik tahu Partai NasDem. Emang ada Partai NasDem lain?" tanya Rico.

Sebelumnya, Yusril menilai kinerja KPU amburadul dan tak becus, lantaran mencantumkan nama Partai Nasional Demokrat sebagai 10 peserta pemilu, di mana tak terdaftar di Kemenkum-HAM. Padahal, seharusnya yang tercantum adalah Partai NasDem yang terdaftar.

"SK KPU No 5 Tahun 2013 tentang partai yang lolos atau tidak lolos verifikasi yang cacat hukum itu tidak bisa direvisi oleh KPU," ujar Yusril, yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang, seperti dikutip Tribunnews.com dari akun Twitter-nya, Senin (4/2/2013).

Atas kesalahan itu, Yusril menilai keberadaan Partai Nasdem menjadi problematik, karena yang tertulis dalam SK KPU No 5 adalah Partai Nasional Demokrat. Keputusan KPU, tidak bisa diubah, kecuali lewat keputusan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Mahkamah Agung.

Yusril menganjurkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh melaporkan komisioner KPU ke DKPP agar ditindak, karena melanggar sumpah jabatan dan bekerja tak cermat. (*)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Apakah kandidat nama cawapres Jokowi yang beredar sekarang sudah sesuai dengan harapan Anda?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat