Partai Politik Besar Terancam Tak Ikut Pemilu 2014  

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizky mengatakan hampir semua partai yang daftar untuk jadi peserta Pemilu 2014 kesulitan memenuhi berkas persyaratan. "Melengkapi berkas daftar anggota jadi kesulitan yang paling utama," kata Ferry, Kamis, 27 September 2012.

Sesuai dengan undang-undang dan aturan KPU tentang pemilu, setiap partai wajib menyerahkan daftar pemegang kartu tanda anggota. Pemegang kartu harus ada di tiap provinsi, 75 persen kabupaten atau kota, serta 50 persen kecamatan yang ada di Indonesia.

Di tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi, ada empat hal yang harus diserahkan oleh partai terkait bukti keanggotaan partai, yakni nama pemegang kartu anggota, nomor keanggotaan, kopi kartu, serta alamat lengkap pemegang kartu. "Bukan hanya partai nonparlemen saja yang kesulitan, tapi partai parlemen juga," kata Ferry.

Selain soal daftar anggota, banyak partai juga kesulitan memenuhi berkas kepengurusan, bukti keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam tiap cabang kepengurusan, serta domisili kantor cabang. "Banyak yang kantor cabangnya belum jelas," kata Ferry.

Masa penyerahan berkas tahap pertama berakhir pada Sabtu, 29 September 2012. Setelah tanggal itu, KPU akan memverifikasi berkas yang diserahkan partai. Jika ditemukan banyak kekurangan, KPU memberi kesempatan bagi partai untuk melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan. "Nanti akhir Oktober akan diumumkan mana yang lolos mana yang tidak," ujarnya.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengaku tidak kaget mendengar partai kesulitan memenuhi syarat berkas keanggotaan. "Sudah bisa diprediksi sejak awal," katanya. Kesulitan itu justru memperlihatkan partai di Indonesia hanya terlihat besar di luar tapi rapuh di dalam. "Kelihatannya saja besar, padahal keropos. Termasuk partai parlemen juga keropos."

ANANDA BADUDU

Berita Terpopuler:

DPR Terbelah Jika Kapolri Dipanggil KPK

Ini yang Akan Terjadi Jika Jendela Pesawat Dibuka

PDIP Tak Setuju Protokol Antipenistaan Agama SBY

Bulan Madu PDIP dan Prabowo di Ujung Tanduk

DPR Pertanyakan Konflik Menhan dan Jakarta Post

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.