Partisipasi Perempuan di Perekonomian Belum Ada Peningkatan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan partisipasi perempuan di dalam perekonomian masih belum terlalu meningkat.

Bahkan dalam kondisi pandemi covid-19, banyak sektor informal dan formal yang terdampak sehingga secara otomatis partisipasi perempuan juga menurun.

“Mengenai partisipasi perempuan di dalam perekonomian, sebenarnya kalau diukur dari angka partisipasi kerja perempuan itu tidak terlalu meningkat,” kata Menkeu Sri, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, dengan adanya pandemi covid-19, terjadi suatu perubahan dari sisi partisipasi perempuan di dalam dunia kerja.

Dia pun melihat bahwa dalam konteks covid-19 ini dampaknya sangat tidak asimetri atau tidak sama antara perempuan dan laki-laki.

Awalnya pandemi covid-19 berdampak pada sektor kesehatan, di mana mayoritas 70 persen dari tenaga kerja di sektor kesehatan itu perempuan.

Artinya mereka yang akan terkena lebih tinggi terdampak covid-19 sebagai suatu fenomena masalah kesehatan.

Namun kemudian dampak dari covid-19 juga berimbas pada sektor sosial dan ekonomi. Di mana dalam kedua sektor tersebut juga memiliki dimensi pada perempuan yang lebih besar.

Menurutnya, berbicara tentang sosial, bidang ini merupakan bidang yang juga didominasi perempuan sangat besar.

“Dampak dari covid-19 di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas secara normal harus from home, kemudian banyak aktivitas terhenti, maka sektor formal dan informal semuanya terimbas. Di sektor-sektor ini ini atau UMKM itu juga mayoritas 93 persen pekerjaannya adalah perempuan,” ujarnya.

Maka secara otomatis pandemi covid-19 akan memberikan dampak yang luar biasa, lebih besar, dan lebih berat kepada perempuan yang kemudian perlu direspon di dalam policy Pemerintah.

Covid-19 Berdampak Besar ke Perempuan

Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara, dari sisi kesehatan jelas bentuk partisipasi Pemerintah dalam hal itu mendukung melalui anggaran, mulai belanja untuk tenaga kesehatan, kemudian memperbaiki fasilitas kesehatan, hingga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.

Disamping itu, ada vaksinasi yang tujuannya adalah supaya covid-19 teratasi.

“Kita juga lihat dukungan sosial bantuan atau perlindungan sosial. Pemerintah dalam hal Bansos yang meningkat sangat tinggi Rp 220 triliun itu mayoritas ditujukan kepada keluarga di mana kepala keluarga perempuan yang menerimanya,” ujar Menkeu.

Di mana 93 persen UMKM itu mayoritas pelakunya adalah perempuan. Maka mulai dari kredit usaha rakyat sampai kepada UMI yaitu Ultra mikro dan program bantuan produktif kepada UMKM yang mencapai lebih dari 12 juta, itu semuanya mayoritas ditujukan untuk UMKM perempuan.

“Jadi dalam hal ini saya sampaikan pertama problem statement nya adalah covid-19 yang kemudian menjadi dampak exposurenya kepada perempuan lebih besar darinya sebetulnya juga sama kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada perempuan,” pungkasnya.

Saksikan Video Ini