Pasien Covid-19 Membludak, Pemerintah Siap Tambah Kapasitas Ruang Perawatan

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah akan meningkatkan 30 persen kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Hal ini dilakukan seiring ditingkatkan alokasi dana penanganan pandemi covid-19 di Indonesia sebesar 30 persen.

“Pemerintah pusat akan melakukan dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah realokasi daripada perawatan, di mana alokasi untuk penanganan covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut,” kata Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers Menko Perekonomian, Kantor Presiden, Senin (4/1/2021).

Ia menjelaskan, hal itu dilakukan lantaran pada bulan Desember terjadi peningkatan sebesar kasus aktif covid-19. Bahkan per 3 Januari tercatat peningkatan kasus sebanyak 110.679 kasus. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah mendorong agar terjadi optimalisasi daripada tempat tidur.

“Baik itu di tingkat pemerintah, rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta dengan target peningkatan kapasitas tempat tidur 30 persen,” ujarnya.

Selain itu meskipun adanya peningkatan kapasitas tempat tidur di rumah sakit, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah tenaga kesehatan targetnya 10.000 orang, terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 1.141 fasilitas Kesehatan.

“Kemudian diperlukan adanya penguatan daripada protokol Kesehatan, berupa operasi kedisiplinan atau operasi yustisi, kemudian terus secara konsisten menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran,” katanya.

Demikian ke depannya, Airlangga menegaskan pemerintah akan terus melakukan penguatan implementasi tata laksana covid-19 terutama di tempat yang non rujukan. Kemudian pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak maupun isolasi.

“Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan (Januari) atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency us authorisation daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” pungkasnya.

Siap-Siap, Vaksinasi Covid-19 Dimulai Pekan Kedua Januari 2021

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mulai vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin Sinovac pada minggu kedua di bulan Januari 2021.

“Tadi dilaporkan pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan (Januari) atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” kata Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Menko Perekonomian, Kantor Presiden, Senin (4/1/2021).

Menurutnya data-data akan digunakan untuk memulai vaksinasi itu diperoleh dari data Turki, data dari Bandung dan juga data-data yang diberikan secara scientific dari Brazil dan juga dari Sinovac itu sendiri.

“Sedangkan pemerintah terus mempersiapkan berbagai vaksinasi juga sedang untuk pengadaan baik Astrazeneca, Novavax, Pfizer, maupun Gavi,” katanya.

Ia menegaskan walaupun pemerintah sudah mempersiapkan vaksinasi, namun masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Pemerintah pun akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan di masyarakat.

“Kedisiplinan masyarakat itu yang memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan,” ujarnya.

Pasca Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah akan mengevaluasi dan memonitor dampak dari libur akhir tahun ini terhadap peningkatan penderita Covid-19.

Peningkatan disiplin di berbagai tempat pun bakal terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun tempat kegiatan-kegiatan ekonomi.

“Program daripada vaksinasi itu dan Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring. Tentunya vaksinasi untuk 182 juta penduduk itu memerlukan waktu,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: