Pasutri China Ingin Buat "Negara" Sendiri di Kepulauan Marshall

Merdeka.com - Merdeka.com - Pasangan suami istri asal China, Cary Yan dan Gina Zhou berencana membuat "negara dalam negara" di Kepulauan Marshall. Pasutri itu membujuk pemerintah setempat untuk menjadikan pulau terpencil di negara itu menjadi Wilayah Semi-Otonom (SAR).

Dikutip dari laman BBC, Kamis (8/9), pasutri itu memulai aksinya pada 2016. Mereka menghubungi pejabat setempat untuk mendirikan SAR di pulau Rongelap, wilayah yang ditinggalkan karena uji bom hidrogen Amerika Serikat (AS) pada 1950-an.

Untuk mewujudkan impiannya, pasutri itu menyogok anggota-anggota parlemen Kepulauan Marshall mulai dari USD7.000 (sekitar Rp104 juta) sampai USD22 ribu (sekitar Rp327 juta).

Pasutri itu rela mengeluarkan uang untuk membayar makan malam, penerbangan, dan hotel enam anggota parlemen Kepulauan Marshall itu saat terbang ke New York dan Hong Kong untuk menghadiri konferensi SAR.

Akhirnya pada 2018 dan 2020, anggota-anggota parlemen yang menerima sogokan itu setuju mengusulkan RUU yang mendukung pembentukan SAR di pulau Rongelap.

Namun, impian pasutri itu gagal sebab pada 2020, mereka ditangkap di Thailand dan minggu lalu diekstradisi ke AS setelah didakwa melakukan korupsi, pencucian uang, dan suap.

Bagi AS, mereka berusaha merusak kedaulatan Kepulauan Marshall dengan membentuk SAR.

"Suap Yan dan Zhou secara terang-terangan menghina kedaulatan Republik Kepulauan Marshall dan badan legislatifnya," ungkap Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams.

"Para terdakwa menawarkan dan memberikan serangkaian suap dan insentif lain untuk mendapatkan dukungan legislator untuk RUU tersebut," bunyi lembar dakwaan Departemen Kehakiman AS.

Usaha anggota parlemen untuk memperkenalkan SAR juga gagal karena ditolak Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine.

Kala itu, Presiden Heine menganggap pasutri itu bekerja bagi pemerintah China untuk mengamankan pulau Rongelap dan menjadikan pulau itu "negara di dalam negara".

Namun, kekalahan Heine di pemilu 2020 mendorong kembali parlemen Kepulauan Marshall untuk mengeluarkan resolusi yang mendukung SAR. Tapi kekalahan ini tidak menghentikan Heine untuk menghambat didirikannya SAR di pulau itu.

Senin lalu, kepada media lokal Heine mengatakan "apa yang akan dilakukan Nitijela (parlemen) dan pemerintah tentang hal memalukan bagi Kepulauan Marshall itu?"

Heine menyuarakan agar pemerintah Kepulauan Marshall harus mengatasi masalah itu.

Reporter magang: Theofilus Jose Setiawan [pan]