PAW DPRD Kupang Tunggu Uji Materi MK

Kupang (ANTARA) - Lima anggota DPRD Kota Kupang meminta proses Penggantian Antar Waktu (PAW) mereka sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, ditunda sambil menunggu hasil uji materi yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Proses uji materi di MK tersisa dua tahapan sidang lagi, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari pihak terkait dan penyampaian kesimpulan pada 16 Juli 2013, serta sidang pembacaan putusan pada 22 Juli 2013," kata Johanis Isliko, koordinator lima anggota DPRD Kota Kupang yang terancam PAW di Kupang, Rabu.

Bersama lima orang DPRD Kota Kupang dan 13 anggota DPRD NTT mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.

Uji materi khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf c, dan ayat (3), di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menurut Johanis, uji materi terhadap paket UU tersebut telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Perkara Nomor 45/PUU-XI/2013.

"Sampai dengan saat ini, proses judicial review dimaksud sudah memasuki tahapan sidang ke IV (empat) yaitu pemeriksaan saksi ahli (terlampir risalah sidang IV)," katanya.

Penundaan penerbitan SK PAW itu, karena bersamaan dengan proses PAW tersebut, juga sedang ada upaya hukum dengan mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sehingga surat keputusan PAW itu nantinya berwibawa dan tidak berdampak hukum selanjutnya.

Dengan demikian katanya mereka juga tidak akan dirugikan dengan penerbitan SK PAW oleh Gubernur yang sekiranya mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika seandainya permohonan judicial review ini dikabulkan.

"Ini ssifatnya penegasan saja dari surat permohonan yang telah diserahkan ke gubernur NTT pada tanggal 8 Juli 2013 dan ditandatangani oleh lima anggota yang segera di-PAW masing-masing Daniel Bifel dan Johanis Isliko, Samuel Taklale, Semus M. L. Baitanu, Frans Fanggi.

Sementara itu, Mercy Piwung salah satu anggota DPRD NTT dari Partai PKPB mengatakan pengunduran diri dari Partai Partai Karya Peduli Bangsa masih menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan diputuskan MK pada tanggal 22 Juli mendatang.

Apabila dalam putusan MK menolak gugatan ini maka pada tanggal itu juga mereka akan mengajukan pengunduran diri dan siap di PAW sebelum Daftar Caleg Tetap (DCT) ditetapkan oleh KPU pada 1 Agustus 2013, katanya.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.