PBB Kecam Pemutusan Akses Internet di Myanmar, Bungkam Demokrasi

Ezra Sihite, Dinia Adrianjara
·Bacaan 1 menit

VIVA – Pemerintah militer di Myanmar terus mengerahkan pasukan tambahan di seluruh wilayah dan menutup akses internet. Hal ini dilakukan untuk menekan para pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi sejak beberapa hari terakhir.

Militer terus meningkatkan upaya untuk menekan pemberontakan melawan perebutan kekuasaan, di mana dua pekan lalu pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan ratusan orang lainnya termasuk anggota pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Menurut pengacara Khin Maung Zaw, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint diperkirakan akan diinterogasi oleh pengadilan melalui konferensi video di Ibu Kota Naypyitaw pada pekan ini.

Namun hingga kini, pengacara belum dapat melakukan kontak dengan mereka. Selain itu, Suu Kyi maupun Win Myint belum terlihat di depan publik, sejak ditahan dalam penggerebekan dini hari pada 1 Februari 2021 lalu.

Para jenderal militer memberlakukan penutupan internet selama berjam-jam pada Senin pagi waktu setempat, dan meningkatkan kehadiran militer di seluruh wilayah termasuk dengan mengerahkan kendaraan lapis baja di Yangon.

Penutupan akses internet dilakukan setelah satu hari pengunjuk rasa turun ke jalan yang menentang kehadiran demonstran besar di sekitar Yangon. Menanggapi hal ini, Perserikatan Bangsa Bangsa mengecam penutupan akses internet tersebut.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener telah berbicara dengan wakil komandan tentara Myanmar, Soe Win, dan memperingatkan bahwa pemadaman jaringan internet merusak prinsip inti demokrasi.