PBB: Pakta larangan senjata nuklir akan berlaku

·Bacaan 2 menit

PBB (AFP) - Pakta internasional yang melarang senjata nuklir telah disahkan oleh negara ke-50, yakni Honduras, yang memungkinkan pakta tersebut mulai berlaku setelah 90 hari, menurut pejabat PBB, Sabtu.

Sementara negara bersenjatakan nuklir belum menandatangani pakta tersebut, para pendukungnya berharap bahwa pakta itu akan terbukti lebih dari sekedar simbolis dan memiliki efek jera secara bertahap, menyebutnya pencapaian bersejarah.

Peringatan 75 tahun serangan bom nuklir di Nagasaki dan Hiroshima, yang jatuh pada Agustus, menyaksikan gelombang negara meratifikasi pakta tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Mereka di antaranya Nigeria, Malaysia, Irlandia, Malta dan Tuvalu.

Thailand, Meksiko, Afrika Selatan, Bangladesh, Selandia Baru, Vietnam, dan Vatikan termasuk negara yang telah meratifikasi pakta tersebut.

Kini diperkirakan pakta tersebut mulai berlaku pada Januari 2021.

"Hari ini merupakan kemenangan bagi umat manusia, dan janji masa depan yang lebih aman," kata Peter Maurer, presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), melalui pernyataan.

LSM lain juga menyambut baik kabar tersebut, seperti Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir (ICAN), koalisi yang menerima Penghargaan Nobel Perdamaian 2017 atas peran pentingnya dalam mewujudkan pakta tersebut.

"Honduras baru saja meratifikasi Pakta sebagai negara ke-50, membuatnya berlaku sekaligus mencatat sejarah," kata ICAN di Twitter.

Pakta Pelarangan Senjata Nuklir, yang melarang penggunaan, pengembangan, produksi, pengujian, penempatan, penimbunan, dan ancaman penggunaan senjata semacam itu, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Juli 2017 dengan persetujuan 122 negara.

Sebanyak 84 negara telah menandatangani pakta tersebut, meski tidak semua telah meratifikasi dokumen tersebut.

Cengkeraman negara bersenjata nuklir, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia, belum menandatangani pakta itu.

Namun, para penandatangan berharap pemberlakuannya akan memiliki dampak yang sama seperti perjanjian internasional sebelumnya tentang ranjau darat dan munisi tandan, yang membawa stigma untuk penyimpanan dan penggunaannya, dan dengan demikian akan mengubah perilaku bahkan di negara-negara yang tidak terlibat dalam pakta tersebut.

Negara bersenjatakan nuklir berpendapat bahwa persenjataan mereka berfungsi sebagai pencegah dan mengklaim mereka tetap berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi nuklir, yang berupaya mencegah penyebaran senjata nuklir.

ICAN mengatakan bahwa "kami dapat mengharapkan perusahaan untuk berhenti memproduksi senjata nuklir dan lembaga keuangan untuk berhenti berinvestasi di perusahaan yang memproduksi senjata nuklir."

Direktur eksekutif koalisi Beatrice Fihn menyebutnya sebagai "babak baru pelucutan senjata nuklir".

"Dekade aktivisme telah mencapai apa yang dikatakan banyak orang tidak mungkin: senjata nuklir dilarang."